PravadaNews – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Ada enam jabatan setingkat Menteri dan Kepala Badan hingga Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo.
Berikut daftarnya:
1. Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan
4. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi
6. Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.
Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan menurut agama Islam, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik, dikutip Selasa (28/4/2026).
Baca juga: Jumhur Nyatakan Siap Jadi Menteri LHK
Menanggapi reshuffle tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Prof Asrinaldi memandang, Presiden Prabowo hanya memperkuat internal pemerintah.
“Lebih memperkuat internal kabinetnya ketimbang dia (Presiden Prabowo) memperbaiki kondisi ekonomi bangsa hari ini,” kata Asrinaldi.
Asrinaldi menilai, masukknya Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) untuk memperkuat posisi internal pemerintah.
“Background militernya cenderumg menonjol untuk memperkuat posisi internal,” ujar Asrinald.
Asrinaldi mengatakan, pergantian Menteri Lingkungan Hidup (LH) dari Hanif Faisol Nurofiq ke Jumhur Hidayat harus dikritisi.
Menurut Asrinaldi, Kementeri Lingkungan Hidul (KLH) belakangan mendapat sorotan publik karena permasalahan penanganan bencana terkait dengan lingkungan, tambang, kehutanan, dan sawit.
Kemudian, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menandakan Presiden Prabowo sedang memperkuat internal pemerintahannya.
“Jadi lebih bagaimana memperkuat internal dan image terkait dengan pemerintahan Prabowo yang diperkuat,” ujar Asrinaldi.
Asrinaldi berujar, persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini tidak bisa dijawab hanya dengan memperkuat internal pemerintah. “Persoalan bangsa kita tidak di internal kabinet saja,” ujar Asrinaldi.
Asrinaldi menilai, menteri yang direshuffle Presiden Prabowo hasil kinerjanya tidak begitu baik. “Saya kihat dalam konteks kabinet ini kan biasa-biasa saja kinerjanya,” kata Asrinaldi.
Asrinaldi menambahkan, seharusnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi menteri di bidang ekonomi dan luar negeri.
“Justru yang harus menjadi perhatian itu adalah pada kabinet di bidang ekonomi dan luar negeri yang memang itu menjadi perhatian masyarakat karena kondisi bangsa kita ini memang semakin terpuruk,” pungkas Asrinaldi.
