Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman (kiri) dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso (dua dari kiri) dalam sosialisasi perkembangan implementasi DHE SDA dan tata jelola ekspor SDA strategis di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta. (Foto: Dok. Kementerian Perdagangan)

Beranda / Ekonomi / PT DSI Tak Geser Peran Eksportir dalam Transaksi Ekspor

PT DSI Tak Geser Peran Eksportir dalam Transaksi Ekspor

PravadaNews – Negosiasi harga hingga transaksi penjualan komoditas ekspor tetap dilakukan langsung oleh pengusaha dengan pembeli luar negeri meskipun pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal.

Mekanisme tersebut akan diterapkan mulai 1 Januari 2027 mendatang untuk ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi yang memiliki nilai ekspor sekitar 66,13 miliar dolar AS atau 23,4% dari total ekspor nasional sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Nurkholisoh Ibnu Aman, mengatakan perubahan tata kelola ekspor itu tidak akan mengubah penggunaan sistem kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) yang selama ini digunakan eksportir.

“Sebenarnya, dari sisi eksportir tidak akan banyak perbedaan. Kami masih tetap mengoperasikan yang sudah kita ketahui bersama, sistem kepabeanan CEISA,” kata Nurkholisoh dalam sosialisasi kebijakan ekspor di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Perbedaannya, dokumen ekspor terlebih dahulu melewati portal NADI milik PT DSI sebelum diteruskan ke CEISA yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

Melalui mekanisme tersebut, eksportir tetap menyiapkan kontrak penjualan dan rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Selanjutnya, PT DSI memeriksa dokumen itu sebelum diproses melalui sistem kepabeanan.

Nurkholisoh memastikan penambahan tahapan pemeriksaan ini tidak akan mengubah proses pengurusan dokumen maupun menimbulkan biaya tambahan bagi eksportir.

“Selanjutnya, semua proses tetap berjalan dengan normal. Jadi, tidak ada ekstra kegiatan maupun biaya bagi eksportir. Dengan demikian, kami harapkan para pengusaha maupun eksportir tetap yakin pada kelancaran proses dokumen pendukung ekspor,” ujar Wamenkeu Nurkholisoh tersebut.

Untuk memastikan kelancarannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui DJBC telah berkoordinasi dengan PT DSI dan menguji keterhubungan kedua sistem, termasuk kemampuan menerima serta mengolah dokumen ekspor.

Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, portal NADI telah diuji coba bersama sekitar 100 eksportir yang mewakili 50% nilai ekspor ketiga komoditas dengan melibatkan sekitar 340 kontrak.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan penunjukan PT DSI sebagai perantara tunggal tidak mengubah hubungan perdagangan antara eksportir dan pembeli di luar negeri.

“Artinya, Bapak-Ibu selaku eksportir tetap melakukan aktivitas seperti sekarang. Jadi, Bapak-Ibu ketika melakukan negosiasi transaksi dengan buyer, antara eksportir dan buyer tetap sama, tidak berubah,” jelas Budi, Selasa (10/11).

Dengan ketentuan ini, perusahaan tetap melakukan transaksi jual beli dan menerima pembayaran langsung dari pembeli. PT DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang maupun menjadi pihak dalam transaksi komersial.

Sebagai perantara tunggal, PT DSI bertugas memeriksa kontrak penjualan dan rancangan PEB sebelum dokumen diteruskan ke Bea Cukai. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas strategis.

Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang berlaku sejak 1 Juni 2026 dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026.

Selain transaksi, Budi memastikan persyaratan perizinan dari kementerian teknis dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini tetap harus dipenuhi perusahaan sebelum mengekspor barang.

Untuk produk kelapa sawit yang terkena kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO), perusahaan tetap harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku tersebutx

Budi menekankan, pemenuhan kewajiban ekspor tetap menjadi tanggung jawab perusahaan, sedangkan PT DSI menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengawasan terhadap transaksi.

“Ya, jadi yang melakukan ekspor itu adalah perusahaan-perusahaan ekspor. Kemudian nanti pengawasan, kontrolnya semua dilakukan oleh DSI. Tetapi yang ekspor langsung itu adalah perusahaan-perusahaan yang existing,” tutur Mendag Budi.

Sementara itu, eksportir batu bara tetap wajib memenuhi persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta ketentuan perizinan ekspor yang berlaku.

Untuk komoditas paduan besi atau ferroalloy, kewajiban Laporan Surveyor (LS) tetap mengikuti jenis produk yang diatur pemerintah. Kode klasifikasi barang atau Harmonized System (HS) juga tidak mengalami perubahan.

Adapun ketentuan teknis ekspor masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 yang masing-masing mengatur batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi, sambil menunggu penyesuaian aturan terkait mekanisme PT DSI.

Sebagai persiapan, pemerintah menjadwalkan pengarahan teknis portal NADI pada 15 November 2026 dan pembukaan registrasi akun eksportir mulai 15 Desember 2026 sebelum penerapan sistem secara penuh.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *