PravadaNews — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau secara terpadu. Puan menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana tersebut.
Menurut Puan, erupsi Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dampak tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi warga di sejumlah wilayah.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (7/9/2026).
Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah memengaruhi kualitas udara di sejumlah daerah. Abu juga dilaporkan mengganggu jarak pandang di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.
Dampak erupsi turut dirasakan sektor transportasi udara. Sejumlah bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik sehingga aktivitas penerbangan masyarakat terganggu.
Puan juga menyoroti potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Partikel abu dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Menurut Puan, dampak erupsi juga dapat meluas ke aktivitas perekonomian warga. Pihaknya menyoroti masyarakat yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas selama kondisi bencana.
Karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan penanggulangan secara komprehensif. Dirinya juga meminta ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegas Puan.
Puan menegaskan warga di wilayah berbeda harus memperoleh perlindungan yang sama. Menurutnya, tidak boleh ada daerah yang memiliki stok dan layanan memadai sementara daerah lain kekurangan kebutuhan dasar.
Selain kesehatan, Puan meminta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keselamatan dan aktivitas mereka. Hal itu mencakup akses ke tempat aman, perjalanan penumpang, serta keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Puan juga meminta pemerintah memperhatikan pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang kehilangan pendapatan. Menurutnya, kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar warga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan abu atau tetap bekerja.
Untuk sektor transportasi, Puan meminta pemulihan operasional dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan. Puan juga meminta pemerintah mengatur kembali penerbangan yang tertunda agar penumpukan penumpang tidak berlanjut setelah bandara kembali dibuka.
“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” kata Puan.
Puan mendorong pemerintah terus memberikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau. juga meminta edukasi mengenai bencana kegunungapian dan dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik terus ditingkatkan.
“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucap Puan.
