PravadaNews – Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto membongkar pasang (reshuflle) jajaran kabinet Merah Putih (KMP) pada pekan ini sejauh ini dianggap masih belum menjawab tantangan persoalan di pemerintahan.
Pasalnya, komposisi pemain yang masuk dalam daftar reshuflle pada Senin (27/4/2026) lalu, sebagian besar hanya di isi wajah lama yang berada di lingkaran kekuasaan.
Menyikapi hal itu, Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai komposisi kabinet menteri saat ini masih menyisakan persoalan mendasar.
Baca juga: Reshuffle Meritokrasi atau Kepercayaan?
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Lili itu juga menyoroti latar belakang sejumlah figur yang dinilai tidak selaras dengan bidang keahlian yang diemban.
Adapun komposisi sebagian kursi Menteri saat ini ditengarai hanya di isi figur-figur yang tidak sesuai dengan keahliannya dan terkesan bersifat politis dan akomodatif.
“Latar belakang yang diangkat tidak sesuai dengan keahlian sehingga terkesan bersifat politis dan akomodatif,” kata Lili kepada PravadaNews, Kamis (30/4).
Disisi lain, menurut Lili, publik sebelumnya juga menaruh harapan sangat besar pada perombakan kabinet yang berorientasi pada kaidah dan unsur profesionalisme.
Lili menekankan model kabinet zaken atau kabinet yang diisi oleh para ahli dan juga pakar sesuai kompetensinya dianggap menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Lili melihat nuansa politik dan akomodasi kepentingan masih lebih dominan dalam proses penunjukan pejabat.
Lili mengatakan kondisi ini juga berpotensi menggerus ekspektasi publik terhadap efektivitas kerja kabinet.
“Publik ingin meningkatkan kerja kabinet melalui figur-figur profesional yang sesuai keahliannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” kata Lili.
Lili mengingatkan bahwa posisi soal ketidaksesuaian antara latar belakang dan jabatan tidak hanya berdampak pada kinerja, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika dibiarkan, lanjut lili, situasi ini juga dapat memperlemah upaya reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan.
Selain itu, sosok Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu juga menegaskan mengenai pentingnya pilihan pemerintah agar mengedepankan meritokrasi dalam penentuan posisi strategis.
Lili menambahkan, tanpa adanya poin itu, isi jajaran kabinet diduga berisiko lebih sarat kepentingan politik ketimbang orientasi pada hasil kerja.
“Namun tidak demikian, nuansa politis dan akomodasi sepertinya lebih tinggi sehingga ekspetasi publik menjadi pupus,” tandas Lili.
Sebagai informasi, terdapat enam nama tokoh yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin (27/4).
Adapun enam nama tersebut yakni tokoh aktivis buruh Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.
Selain itu nama yang telah dilantik lainya yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dua nama lainya yakni, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dan juga Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina indonesia.
Dalam kesempatan pelantikan itu Presiden Prabowo juga memimpin langsung sumpah jabatan yang dilakukan Jumhur.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ungkap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik Presiden kemudian menandatangani berita acara pelantikan menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
