PravadaNews – Pemerintah siap merilis Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada Juli ini. Dengan ini, pemerintah mulai perdagangan offset karbon sektor kehutanan (FOLU) dengan potensi sekitar 31,72 juta ton atau senilai Rp5 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan, SRUK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Pemerintah ingin memastikan perdagangan karbon Indonesia memiliki fondasi tata kelola yang kuat. Karena itu, perdagangan karbon tetap berjalan paralel dengan penyusunan peta jalan nasional sehingga seluruh proyek memiliki kepastian hukum sekaligus kepastian iklim usaha,” tegas Zulkifli di Kemenko Pangan, Kamis (2/7/2026).
Di sisi lain, implementasi perdagangan karbon nasional dimulai dari sektor kehutanan sebelum diperluas ke sektor lain. Pemerintah menyebut sektor energi, limbah, dan kelautan akan menyusul setelah regulasi masing-masing sektor selesai.
Sejalan dengan hal tersebut, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) juga memutuskan percepatan penyelesaian regulasi pendukung perdagangan karbon nasional. Keputusan itu menjadi bagian dari finalisasi perdagangan karbon yang dimulai dari sektor FOLU.
Sementara itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mencatat FOLU Net Sink 2030 telah berjalan sejak Januari 2023. Program dukungan Norwegia untuk implementasi FOLU dilaksanakan di 36 provinsi di Indonesia.
Lebih jauh, BPDLH menjelaskan kontribusi Norwegia diberikan melalui pembayaran berbasis hasil atas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi tersebut diverifikasi di tingkat nasional serta pihak ketiga melalui protokol pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.
Adapun BPDLH menyebut perjanjian kontribusi Indonesia dan Norwegia ditandatangani pada 19 Oktober 2022.
“Perjanjian Kontribusi ini ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diamandemen sebanyak 2 kali dengan total pendanaan kontribusi yang telah dibayarkan sejumlah 216 juta USD sebagai penghargaan atas kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020,” tulis BPDLH, dikutip Jumat (3/7/2026).
Berikutnya, pemanfaatan dana kontribusi Norwegia dituangkan dalam lima luaran program FOLU Net Sink 2030. Luaran tersebut meliputi pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi lanskap, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan gambut, serta penguatan penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan
