PravadaNews – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menyoroti arah kebijakan politik dan ekonomi RI yang seringkali turut terhimpit dua kutub kekuatan global.
Adapun yang dimaksud kekuatan dua kutub itu yakni perseteruan perang dingin antara perbedaan ideologi negara-negara yang membentuk dua Blok yaitu Blok Barat dan Timur.
Secara historis, Blok Barat dan Blok Timur adalah dua magnet ideologi yang saling bersaing memperebutkan pengaruh global dimulai selama era Perang Dingin (1947–1991).
Secara garis besar, Blok Barat mengusung Kapitalisme dan Demokrasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara Blok Timur menganut Komunisme dan Sosialisme di bawah pimpinan Uni Soviet.
Baca Juga: Hilirisasi CPO ‘Jangan Jauh Api dari Panggang’
Berkaitan dengan hal itu, sosok yang akrab disapa Didik itu menilai Indonesia sebaiknya tidak terjebak pada dua kutub ekstrem dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Didik menekankan, model ekonomi jalan tengah menjadi pilihan paling realistis bagi Indonesia ditengah situasi global yang semakin carut marut.
“Pilihan terbaik, Indonesia bisa memilih jalan tengah di mana negara hadir tetapi swasta tetap melakukan produksi dengan efisien,” kata Didik kepada PravadaNews, Kamis (28/5/2026).
Meski begitu, Didik berpendapat bahwa hingga kini arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo belum sepenuhnya dapat diprediksi.
Pasalnya, menurut Didik, saat ini pemerintah juga sedang mengatur strategi matang untuk mengambil sikap terkait arah dari kebijakan ekonomi kedepan. Terlebih situasi konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung usai juga mempengaruhi seluruh negara di dunia berhitung ulang arah kebijakan nya.
“Presiden akan mengambil posisi yang mana, masih belum bisa ditebak,” terang Didik.
Menurut Didik pengalaman rezim pemerintahan Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa sistem ekonomi ultra-liberal tidak sesuai diterapkan di dalam negeri.
Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) kepada mekanisme pasar global justru akan berisiko memperlebar ketimpangan dan mengurangi peran negara.
Oleh karena itu, pemerintah, kata Didik harus mengambil langkah baru dengan tetap memperhatikan sejarah historis dalam mengambil jalan ekonomi Indonesia ke depan.
“Indonesia di masa lalu sudah menjalankan praktik ekonomi liberal dan menurut saya tidak cocok menjadi negara ultra-liberal, yang menyerahkan seluruh sumber daya alam kepada pasar global,” kata Didik.
Di sisi lain, Didik mengingatkan bahwa ekonomi komando yang terlalu dominan oleh negara dapat mematikan peran swasta dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Didik, pendekatan ekonomi campuran yang menempatkan negara sebagai pengatur sekaligus memberi ruang bagi efisiensi sektor swasta telah terbukti diterapkan di sejumlah negara maju.
Didik pun turut mencontohkan negara-negara dengan model sosialisme pasar seperti Jerman, Denmark, serta sejumlah negara Skandinavia.
Didik menambahkan, politik dan ekonomi jalan tengang mestinya dapat menjadi pertimbangan dari pemerintah sebagai solusi baru dalam membangun konsep atas kedaulatan negara.
“Indonesia juga tidak cocok menjadi negara ekonomi komando yang mematikan swasta. Praktik seperti ini akan mematikan ekonomi dan menjadikan negara lebih miskin,” ujar Didik.
“Pilihan jalan tengah adalah yang terbaik selama ini dan banyak dijalankan oleh negara-negara sosialisme pasar,” pungkas Didik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam melalui peraturan pemerintah yang diteken Rabu 20 Mei 2026.
Melalui aturan itu, aturan ekspor komoditas tertentu seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga soal paduan besi wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Menurut Prabowo, kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kendali negara terhadap proses perdagangan komoditas strategis dan memastikan manfaat ekonomi lebih besar diterima di dalam negeri.
“Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin, menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” kata Prabowo
Prabowo menjelaskan, kebijakan itu akan mulai dilaksanakan pada sejumlah komoditas utama yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi.
Adapun mekanisme penjualan ekspor komoditas iru nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” pungkas Prabowo.
