Beranda / Nasional / Tak Bayar Iuran Dana Cadangan Pesangon Perusahaan Terancam Ditutup

Tak Bayar Iuran Dana Cadangan Pesangon Perusahaan Terancam Ditutup

PravadaNews – Perusahaan bakal dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon. Sanksi yang diberikan berupa administratif hingga penutupan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon harus dipatuhi oleh perusahaan. Hal itu karena dana cadangan pesangon merupakan bagian dari upaya memastikan terpenuhinya hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan,” ujar Said Iqbal dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Said Iqbal, pemerintah perlu memastikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum berjalan agar perusahaan tidak mengabaikan kewajiban tersebut. Sebab, dana cadangan pesangon merupakan salah satu instrumen untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon kepada pekerja.

Selain itu, kewajiban membayar iuran dana cadangan pesangon harus dibedakan dengan kewajiban perusahaan membayarkan pesangon kepada pekerja ketika terjadi PHK. Kedua kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

Apabila perusahaan tidak memenuhi hak pesangon pekerja, terdapat ketentuan pidana tersendiri yang dapat dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” jelas Said Iqbal.

Lebih lanjut, melalui mekanisme dana cadangan pesangon, perusahaan nantinya diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran secara berkala. Dana tersebut disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditunjuk pemerintah dan harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan.

Dengan sistem tersebut, pembayaran pesangon tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi. Pekerja diharapkan tetap dapat memperoleh haknya meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit.

“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” kata Said Iqbal.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji meminta pelaku industri mulai mempersiapkan dana cadangan pesangon (DCP) bagi pekerja. Hal ini menyusul ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana tersebut.

Sarmuji menegaskan, kewajiban pembentukan dana cadangan pesangon merupakan ketentuan yang bersifat wajib sehingga harus dipatuhi seluruh perusahaan. Maka dari itu, pelaku industri diminta segera melakukan persiapan tanpa menunggu aturan lebih lanjut.

“Itu sudah mandatory undang-undang. Jadi siap enggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan undang-undang,” ujar Sarmuji di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia mengatakan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pelaku industri untuk membahas kesiapan dan penerapan kewajiban tersebut. Sarmuji juga berencana berbicara langsung dengan pihak industri terkait pelaksanaan ketentuan dana cadangan pesangon.

“Nanti saya akan bicara sama industri,” kata Sarmuji.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *