Ilustrasi Mata Uang Rupiah (Foto Dok. PravadaNews)

Beranda / Daerah / UMP Jabar 2027 jadi Rp3 Juta! Begini Dasar Hitungannya

UMP Jabar 2027 jadi Rp3 Juta! Begini Dasar Hitungannya

PravadaNews – Pekerja yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat akan memiliki patokan upah baru sebesar Rp3 juta per bulan pada 2027, setelah pemerintah daerah menetapkan kenaikannya pada Sabtu (21/11/2026).

Besaran itu naik Rp682.399 atau 29,44% dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601. Lantas, bagaimana pemerintah menentukan angka Rp3 juta tersebut?

Penetapan upah kali ini menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu dasar penghitungan, dengan nilai KHL Jawa Barat mencapai Rp4.248.132 per bulan.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak hanya memperhitungkan kebutuhan pekerja, tapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah yang lebih tinggi.

“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan yang diterima.

Dedi menjelaskan, keputusan itu telah mempertimbangkan saran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat pada Rabu (18/11). Kondisi perekonomian dan tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Adapun dasar hukum penetapannya mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 139 ayat (1) yang mengatur penghitungan upah minimum menggunakan formula penghitungan atau KHL.

Dalam penghitungan yang disampaikan Pemprov Jawa Barat, nilai KHL sebesar Rp4.248.132 dikalikan 70% sehingga menghasilkan angka Rp2.973.692,40.

Hasil tersebut kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta. Dengan begitu, UMP Jawa Barat 2027 setara sekitar 70,62% dari nilai KHL yang digunakan.

Meski Pemprov Jawa Barat menggunakan pendekatan 70% KHL, angka persentase ini tidak disebutkan secara khusus dalam Pasal 139 ayat (1), yang memberikan pilihan penghitungan berdasarkan formula upah minimum atau KHL.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengungkapkan penetapan upah minimum 2027 harus mempertimbangkan tiga hal, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Untuk membantu pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penghitungannya mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Jakarta, Senin (16/11).

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *