PravadaNews-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menetapkan tenggat ketat bagi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (PSEL), yang harus diselesaikan dalam waktu tujuh minggu. Jika gagal, pemerintah pusat akan mengambil alih pelaksanaannya.
“Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita ambil alih,” kata Zulhas di Jakarta, dikutip Rabu (22/4/2026).
Baca juga : Zulhas Pastikan Ketahanan Pangan Aman
Pernyataan itu disampaikan saat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha pengelola PSEL di tiga wilayah, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar.
Zulhas menyebut percepatan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional yang selama ini dinilai lamban.
Zulhas menyoroti capaian proyek PSEL sebelumnya yang dinilai tidak optimal. Dari target jangka panjang 11 tahun, hanya dua proyek yang berjalan, bahkan dengan operasional yang tidak stabil.
“Selama 11 tahun itu cuma dua. Satu jalan, satu tidak,” ujar Zulhas.
Pemerintah sebelumnya menetapkan target penyelesaian dalam enam bulan, namun kemudian memangkasnya menjadi tujuh minggu untuk mendorong percepatan di lapangan.
Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih proyek jika pelaksanaannya tidak sesuai jadwal. Zulhas juga meminta kepala daerah ikut mengawasi langsung jalannya proyek agar tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Pak gubernur boleh berimprovisasi cari mitra, karena ini perintah langsung,” kata Zulhas.
Saat ini, pemerintah menargetkan percepatan di 12 lokasi tambahan, dengan total 32 kawasan aglomerasi sebagai bagian dari program nasional PSEL. Namun, cakupan tersebut baru diperkirakan menyelesaikan sekitar seperempat dari total persoalan sampah nasional.
Proyek ini juga mencakup kerja sama di beberapa daerah, termasuk Bekasi, Bogor, dan Denpasar, yang melibatkan sejumlah perusahaan pengelola energi sampah.
