PravadaNews – Pidato Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna (Rapur) DPR RI merupakan gagasan besar mengenai nasionalisme ekonomi.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, Presiden Prabowo ingin kebijakan ekonomi ke depan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
“Ekonomi Indonesia ke depan menguatkan faham sosialisme yang berpijak pada Pasal 33 dan 34 sebagai komitmen negara untuk mengedepankan kepentingan rakyat,” kata Efriza kepada PravadaNews, Rabu (27/5/2026).
Efriza mengatakan, Prabowo ingin berperan lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Prabowo seolah mendukung semangat demokrasi terpimpin yang pernah dijalankan Presiden Soekarno dulu,” kata Efriza.
Latar belakang Prabowo sebagai militer akan mempengaruhi dalam mengelola pemerintahan.
Baca Juga: 10 Raksasa CPO di Radar Negara
“Dengan rekam jejak Prabowo sebagai militer, maka demokrasi terpimpin layaknya demokrasi komando ala dirinya,” kata Efriza.
Efriza menambahkan, Prabowo ingin dikenal sebagai kepala negara yang membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi.
“Prabowo juga menginginkan dirinya dikenang bukan sekadar sebagai Presiden tetapi juga sebagai arsitek transformasi ekonomi nasional,” kata Efriza.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di Rapur DPR RI pada pekan lalu, memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di 2027.
Prabowo menekankan target penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Pemerintah, kata Prabowo, akan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Prabowo, ruang fiskal yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar.
“Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain menekan angka defisit, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara naik menjadi 11,82 sampai 12,40 persen dari PDB.
Kenaikan penerimaan akan didorong melalui optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam.
Dalam pidatonya, Prabowo pun memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Target itu disebut sebagai tahap awal menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Adapun nilai tukar rupiah bakal diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Prabowo, stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mengendalikan inflasi impor.
Di sektor sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga dipatok menurun ke kisaran 4,30 sampai 4,87 persen pada 2027.
Pemerintah berharap penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen tahun depan.
Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
Program itu disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi maritim. Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyoroti apa yang disebutnya sebagai anomali ekonomi nasional.
Prabowo mempertanyakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir.
Namun jumlah kelas menengah justru malah menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Tujuh tahun kali 5 persen, ekonomi kita tumbuh 35 persen. Tapi rakyat miskin justru bertambah,” pungkas Prabowo.
