PravadaNews– Hadirnya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu utama ekspor tiga komoditas andalan ekspor Indonesia yaitu kelapa sawit, ferro alloy, dan batubara berpotensi ciptakan masalah baru mulai dari korupsi sampai dengan kerugian pengusaha.
Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengatakan untuk negara hadirnya PT DSI berpotensi menciptakan eskalasi risiko korupsi dan penangkapan pejabat politik.
Ary menjelaskan sentralisasi tanpa transparansi, secara historis, terbukti meningkatkan bukan menurunkan risiko korupsi. Indonesia punya pengalaman pahit mulai dari BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) di era Orde Baru, sengkarut Bulog, hingga sejumlah state trading enterprise yang terjebak skandal.
“Semuanya menunjukkan pola yang sama: sentralisasi tanpa checks and balances adalah eskalasi risiko. Kekhawatiran konkret PWYP Indonesia adalah munculnya perlakuan istimewa bagi pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau lingkar kekuasaan, misalnya dalam kemudahan memperoleh izin ekspor atau alokasi kuota,” ujar Aryanto kepada PravadaNews, Kamis (4/6/2026).
Sementara itu, disisi pengusaha hadirnya PT DSI menciptakan ketidakpastian regulasi dan daya saing. Menurutnya, pelaku usaha menghadapi disrupsi akibat penyesuaian biaya transaksi dan tambahan lapisan birokrasi.
Ironisnya, masa transisi sudah dimulai per 1 Juni 2026, tetapi aturan teknis belum dipublikasikan secara utuh. Swasta dipaksa bekerja dalam ketidakpastian aturan hukum, padahal kontrak jangka panjang dengan pembeli global di Jepang, India, dan Korea Selatan menuntut kepastian operasional.
“Jika ini tidak dikelola melalui dialog terbuka, daya saing ekspor Indonesia akan menurun tajam,” ujarnya.
Selain itu, bagi swasta juga terdapat Risiko operasional dan beban demurrage. Dimana, swasta dipaksa menyerahkan kendali operasional ekspornya kepada birokrasi DSI.
Padahal, rantai pasok batubara Indonesia sangat kompleks yang melibatkan pasokan lebih dari 500 konsesi tambang, ribuan variasi kualitas yang rumit, 40.000 perjalanan tongkang, dan lebih dari 200 pelabuhan.
“Ketakutan terbesar swasta adalah menanggung Scheduling & Demurrage Risk untuk koordinasi lebih dari 7.000 kapal kargo (ocean-going vessels). Apabila birokrasi DSI lambat memproses satu dokumen saja, pengusaha swastalah yang harus menanggung denda demurrage (keterlambatan kapal) yang nilainya bisa membengkak luar biasa,” ungkapnya.
