PravadaNews – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris buka suara menanggapi langkah dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya, sosok pria yang akrab disapa Charles itu turut mendukung langkah pemerintah menahan ekspansi pembangunan dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, kebijakan untuk menunda pembangunan SPPG itu merupakan pilihan yang tepat di tengah tekanan terhadap kondisi keuangan negara.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” kata Charles pada Senin (8/6/2026).
Selain itu, sosok politikus PDI Perjuangan itu menilai fokus pemerintah saat ini sebaiknya diarahkan pada pembenahan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas layanan daripada memperluas jangkauan melalui pembangunan dapur baru.
Sebab menurut, Charles indikator keberhasilan Program MBG tidak itu semestinya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat saja melainkan dari seberapa besarnya kualitas pelayanan dari program tersebut.
Menurut dia, indikator utama yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas gizi pada masyarakat.
“Ke depan, keberhasilan program ini seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari dampaknya terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat,” terang Charles.
Charles menilai langkah yang ditempuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk moratorium pembangunan dapur baru, penajaman sasaran penerima manfaat, serta penguatan kualitas layanan, layak mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Charles menekankan bahwa dampak nyata terhadap perbaikan status gizi harus menjadi tolak ukur utama dalam data evaluasi program.
Charles menambahkan, karena itu, pemerintah juga perlu memastikan kualitas layanan dan ketepatan bidik sasaran penerima manfaat berjalan optimal.
“Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” tutup Charles.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola program.
Adapun keputusan itu menandai adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari ekspansi cepat soal menuju peningkatan kualitas layanan dan tata kelola program.
Langkah itu diambil setelah tiga petinggi BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
Usai peristiwa itu, pemerintah pun memutuskan distribusi anggaran MBG untuk 2026 akan dipangkas dan melakukan evaluasi program pengelolaannya.
Dalam keterangannya, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan kegiatan evaluasi itu akan mencakup soal tata kelola, standar operasional dapur, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
Sosok yang akrab disapa Nanik itu menuturkan, BGN saat ini tidak lagi berupaya mencapai target 82,9 juta penerima manfaat namun akan fokus menempatkan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama.
Nanik menyebut perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan internal BGN serta pada kualitas pelayanan MBG.
Nanik berpendapat keberhasilan program itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, melainkan juga terkait kualitas makanan yang disajikan dan efektivitas pelaksanaannya.
“Bisa jadi kita tidak mengejar 82,9 juta penerima manfaat, tetapi memastikan dapur-dapur yang ada mampu menyediakan makanan bergizi dengan baik,” kata Nanik.
Sebagai informasi hingga saat ini, sebanyak lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Meski begitu, agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan BGN akan mengkroscek kembali daerah-daerah yang memiliki data dapur memadai untuk mencegah pemborosan pembangunan dapur baru.
Nanik menjelaskan, evaluasi ini akan terus berlangsung untuk mengembalikan kepercayaan publik pada salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN tersebut.
Selain pembenahan internal, BGN juga akan membuka kemungkinan pendanaan dari sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Skema tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa menambah tekanan signifikan terhadap keuangan negara.
Di sisi lain, perubahan strategi itu terjadi setelah alokasi anggaran MBG tahun depan ini diturunkan menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Nanik menekankan, dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, BGN akan tetap memilih memperkuat kapasitas dapur yang beroperasi dibanding untuk mempercepat pembangunan fasilitas baru dalam skala besar.
Menurut Nanik, program ke depan juga akan lebih diarahkan kepada ekspansi dapur wilayah terpencil dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terkait pangan bergizi.
Nanik menegaskan, prioritas itu diperlukan agar manfaat program menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Nanik menambahkan, melalui data evaluasi ini MBG dapat dijalankan secara lebih efektif, akuntabel, dan juga tepat sasaran, terutama bagi kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses soal ekonomi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang sudah ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” pungkas Nanik.
