PravadaNews – Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyampaikan usulan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu memasuki fase reformasi yang substansial melalui desentralisasi pelaksanaan program.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Didik itu mendorong pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan tersebut.
Pasalnya menurut Didik, pendekatan yang terlalu tersentralisasi juga akan berisiko menimbulkan persoalan baru dari giat pengawasan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Jangan lagi melanjutkan program yang tersentralisasi, yang hanya dikendalikan oleh pusat dengan span of control sangat luas dan mustahil mampu diawasi,” kata Didik kepada PravadaNews, Sabtu (13/6/2026)
Didik menekankan momentum perbaikan tata kelola MBG perlu dimanfaatkan untuk melibatkan pemerintah daerah secara nyata.
Pemda, kata Didik, tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi penghubung antara program MBG dengan pelaku ekonomi lokal.
Atas dasar itu, Didik mengusulkan pemerintah daerah agar dapat diberi tugas dan kewenangan baru mengintegrasikan kebutuhan program MBG dengan rantai pasok di daerahnya, mulai dari petani, peternak, koperasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan skema tersebut, Didik menilai manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga dapat memperkuat sektor produksi dan usaha lokal.
“Program MBG sudah saatnya mengambil momentum ini dengan melibatkan pemerintah daerah secara nyata di lapangan, kemudian memberikan tugas dan kewajiban menghubungkan MBG dengan petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal,” ujarnya.
Di sisi lain, Didik juga menyoroti mengenai masih adanya persoalan penyerapan produk pangan dari peternak.
Menurut Didik, sejumlah peternak juga mengalami kerugian akibat kelebihan pasokan karena hasil produksinya tidak terserap secara optimal oleh program MBG.
Didik menyebut terdapat kasus peternak yang telah terpaksa membagikan ratusan ribu hingga jutaan butir telur secara gratis kepada masyarakat karena pasokan tidak terserap maksimal oleh penyelenggara program.
Kondisi tersebut, tambah Didik, menunjukkan perlunya perbaikan skema mekanisme pengadaan dan distribusi agar program MBG bisa berdampak menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.
“Sekarang masih banyak kasus seperti peternak rugi karena kelebihan pasokan dan kemudian membagikan ratusan ribu dan jutaan produk telurnya gratis kepada masyarakat karena BGN tidak menyerap maksimal,” tutup Didik.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola program.
Adapun keputusan itu menandai adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari ekspansi cepat soal menuju peningkatan kualitas layanan dan tata kelola program.
Langkah itu diambil setelah tiga petinggi BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
Usai peristiwa itu, pemerintah pun memutuskan distribusi anggaran MBG untuk 2026 akan dipangkas dan melakukan evaluasi program pengelolaannya.
Dalam keterangannya, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan kegiatan evaluasi itu akan mencakup soal tata kelola, standar operasional dapur, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
Sosok yang akrab disapa Nanik itu menuturkan, BGN saat ini tidak lagi berupaya mencapai target 82,9 juta penerima manfaat namun akan fokus menempatkan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama.
Nanik menyebut perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan internal BGN serta pada kualitas pelayanan MBG.
Nanik berpendapat keberhasilan program itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, melainkan juga terkait kualitas makanan yang disajikan dan efektivitas pelaksanaannya.
“Bisa jadi kita tidak mengejar 82,9 juta penerima manfaat, tetapi memastikan dapur-dapur yang ada mampu menyediakan makanan bergizi dengan baik,” kata Nanik.
Sebagai informasi hingga saat ini, sebanyak lebih dari 27.000 dapur MBG beroperasi di berbagai daerah. Meski begitu, agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan, BGN akan mengkroscek kembali daerah-daerah yang memiliki data dapur memadai untuk mencegah pemborosan pembangunan dapur baru.
Nanik menjelaskan, evaluasi ini akan terus berlangsung untuk mengembalikan kepercayaan publik pada salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN tersebut.
Selain pembenahan internal, BGN juga akan membuka kemungkinan pendanaan dari sektor swasta melalui mekanisme hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Skema itu diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa menambah tekanan signifikan terhadap keuangan negara.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang sudah ada berjalan sesuai standar dan dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” pungkas Nanik.
