PravadaNews – Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.
Berstatus sebagai daerah sangat tertinggal, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini menunjukkan sejumlah indikator yang menggambarkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga teknologi informasi.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Selasa (22/6/2026), menunjukkan sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Tingkat partisipasi sekolah jenjang SMP tercatat sebesar 64,06 persen, sementara partisipasi SMA hanya mencapai 21,81 persen. Angka tersebut mengindikasikan masih banyak anak usia sekolah yang belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi sekolah. Hanya 25,99 persen desa yang memiliki sekolah dasar (SD), sedangkan desa yang memiliki sekolah menengah pertama (SMP) hanya 7,58 persen.
Kondisi ini membuat akses pendidikan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dengan medan geografis yang sulit dijangkau.
Selain jumlah sekolah yang terbatas, kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan juga masih rendah. Tercatat hanya 25,63 persen desa yang memiliki akses mudah menuju SMP. Akibatnya, banyak pelajar harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi jalan yang belum memadai untuk mendapatkan layanan pendidikan.
Di sektor kesehatan, tantangan yang dihadapi masyarakat Pegunungan Bintang tidak kalah berat. Hanya 4,69 persen desa yang memiliki dokter dan 20,58 persen desa yang memiliki fasilitas kesehatan. Rendahnya ketersediaan tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Meski demikian, sebanyak 48,74 persen desa tercatat memiliki kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan. Angka tersebut menunjukkan sebagian masyarakat masih dapat menjangkau layanan kesehatan meskipun fasilitas tersebut belum tersedia secara merata di setiap desa.
Salah satu indikator kesehatan yang masih memerlukan perhatian serius adalah cakupan imunisasi balita. Data menunjukkan hanya 19,72 persen balita yang memperoleh imunisasi lengkap.
Angka ini tergolong rendah dan berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui program imunisasi dasar.
Kondisi kesehatan ibu juga masih menjadi perhatian. Sebanyak 49,95 persen perempuan usia 15 hingga 49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan saat persalinan.
Artinya, hampir separuh proses persalinan masih berlangsung tanpa pendampingan tenaga kesehatan profesional, yang berpotensi meningkatkan risiko bagi ibu maupun bayi.
Dari sisi ekonomi, struktur mata pencaharian masyarakat masih didominasi sektor primer. Penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian tercatat hanya 18,15 persen. Angka ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pertanian tradisional dan aktivitas ekonomi subsisten.
Kondisi kesejahteraan juga tercermin dari pola pengeluaran rumah tangga. Proporsi pengeluaran nonmakanan mencapai 34,84 persen, yang mengindikasikan sebagian besar pendapatan masyarakat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Akses terhadap teknologi dan informasi juga masih terbatas. Hanya 9,35 persen penduduk yang menggunakan internet. Rendahnya penetrasi internet menunjukkan masih lebarnya kesenjangan digital dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Padahal, akses internet kini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
Keterbatasan infrastruktur dasar turut terlihat dari rendahnya akses listrik dan layanan air bersih. Rumah tangga pengguna listrik tercatat sebesar 47,61 persen, sementara rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih hanya 25,75 persen.
Kondisi ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar yang layak.
Selain itu, hanya 5,05 persen desa yang memiliki jalan utama berpermukaan aspal. Minimnya infrastruktur jalan menjadi salah satu hambatan utama distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pegunungan Bintang juga menunjukkan sejumlah indikator sosial yang relatif positif. Sebanyak 72,56 persen desa dilaporkan tidak mengalami bencana, sementara seluruh desa atau 100 persen tercatat tidak mengalami konflik sosial.
Kondisi keamanan dan stabilitas sosial ini menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Berbagai indikator tersebut memperlihatkan Pegunungan Bintang masih membutuhkan perhatian serius melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, perluasan akses listrik serta internet, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan intervensi yang tepat dan berkelanjutan, kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi diharapkan dapat berkurang sehingga kualitas hidup masyarakat di daerah paling timur Indonesia tersebut dapat terus meningkat.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas di seluruh tanah air.
“Sudah segera kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegas Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan penyelesaian Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Presiden menekankan, pemerintah berkomitmen untuk tidak membiarkan satu pun wilayah di Indonesia mengalami ketertinggalan akibat kendala infrastruktur.
Menurut Prabowo, infrastruktur jalan daerah memiliki peran yang sangat vital bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengibaratkan jalan sebagai tulang punggung mobilitas hasil bumi yang menghubungkan desa hingga ke pusat-pusat distribusi.
Prabowo menilai, kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan di daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat.
“Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar,” jelas Prabowo.
Prabowo menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang masif merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai ketahanan nasional, termasuk swasembada pangan dan energi.
Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur harus mampu menjamin kelancaran arus barang dan jasa hingga ke daerah-daerah terpencil.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan, efisiensi biaya logistik sangat bergantung pada kelancaran jaringan distribusi yang memadai.
