PravadaNews – Di negeri yang kerap disebut kaya sumber daya alam (SDA), angka besar komoditas belum selalu terasa besar ketika dibagi ke setiap warga. Predikat kaya itu kembali diuji ketika SDA tidak hanya dibaca dari nilai ekspor.
Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 mencapai US$92,15 miliar. Angka ini menunjukkan arus perdagangan Indonesia masih kuat pada awal tahun.
Sebagian besar ekspor tersebut berasal dari kelompok nonmigas atau di luar minyak dan gas bumi.
Namun, nilai ekspor tidak otomatis menunjukkan kekayaan SDA yang melekat pada setiap penduduk. Besarnya perdagangan perlu dibaca bersama jumlah penduduk dan nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.
Adapun BPS melaporkan jumlah penduduk Indonesia pada 2026 mencapai sekitar 287,2 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu, nilai komoditas yang besar secara nasional menjadi lebih kecil ketika dihitung per kapita.
Di titik itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute Muhammad Rosyid Jazuli menghitung sepuluh komoditas utama Indonesia bernilai sekitar US$112 miliar per tahun. Perhitungan ini digunakan untuk membaca ulang klaim Indonesia sebagai negara kaya SDA.
Sepuluh komoditas tersebut mencakup sektor energi, mineral, dan perkebunan yang selama ini menopang posisi Indonesia di pasar global.
“Kalau angka tersebut kita hitung per kapita, kekayaan sumber daya alam kita sebenarnya hanya sekitar 400 dolar AS per kapita per tahun, atau setara kurang lebih Rp7,2 juta per orang per tahun,” jelas Rosyid, Senin (29/6/2026).
Jika dibagi secara bulanan, nilai itu setara sekitar Rp600 ribu per orang. Hitungan tersebut membuat klaim Indonesia sebagai negara kaya komoditas perlu dibaca dengan ukuran yang lebih hati-hati.
Rosyid mengatakan, persoalan ini bukan sekadar perdebatan tentang Indonesia kaya atau tidak kaya.
“Saya tidak ingin berdebat soal definisi kaya atau tidak, tetapi data ini menunjukkan sebuah fakta baru tentang bagaimana kita memandang kekayaan sumber daya alam Indonesia,” ujar Rosyid.
Dalam penjelasannya, masalah utama berada pada kemampuan negara mengubah komoditas menjadi nilai tambah. Kekayaan alam tidak cukup dicatat sebagai nilai tahunan jika belum memperluas industri, pekerjaan, dan pendapatan warga.
Karena itu, kebijakan SDA perlu bergerak lebih jauh dari produksi dan ekspor. Kekayaan alam baru memberi dampak besar ketika menjadi basis industri, hingga memperkuat sektor riil.
