PravadaNews – Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan penurunan produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan ini membuka risiko impor jagung jika pengelolaan pascapanen dan serapan industri tidak diperkuat segera.
BPS mencatat luas panen jagung pipilan pada April 2026 mencapai 0,24 juta hektare, sedikit lebih tinggi dibanding April 2025.
Namun, potensi luas panen Mei hingga Juli 2026 diperkirakan turun 4,71 persen menjadi 0,65 juta hektare, menandai tekanan produksi.
“Angka potensi ini masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman seperti serangan hama, banjir, kekeringan, serta waktu pelaksanaan panen oleh petani,” ujar Deputi BPS, Pudji Ismartini, di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dari sisi produksi, jagung pipilan kering kadar air 14 persen pada April 2026 tercatat 1,38 juta ton.
Angka tersebut naik 8,15 persen dibanding April 2025, tetapi potensi produksi Mei–Juli diperkirakan turun 7,02 persen.
Secara akumulatif, BPS memperkirakan produksi jagung pipilan kering Januari–Juli 2026 mencapai 9,75 juta ton.
Jumlah ini turun 0,28 juta ton atau 2,81 persen dibanding periode yang sama pada 2025, menimbulkan perhatian bagi kebijakan pasokan hulu.
Dalam kesempatan lain, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menekankan desa sebagai basis utama produksi jagung dan penyedia bahan baku industri.
Penurunan produksi jagung perlu dibaca sebagai alarm kebijakan hulu agar pasokan industri tetap stabil.
“Tapi kalau kita lihat lebih mikro lagi, kebanyakan desa itu kan menjual bahan mentahnya saja, hasil tanem langsung dijual. Kalau misalnya ada sedikit pengolahan atau processing di desa itu sendiri, maka akan meningkatkan nilai tambahnya, misalnya kopi, kemudian juga jagung,” ungkap Heri dalam Diskusi Publik Konferensi Republik, dikutip Rabu (3/6).
Heri menilai penguatan ekonomi desa harus diarahkan pada produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, dan digitalisasi pertanian.
Tanpa pengelolaan pascapanen, jagung lokal sulit memenuhi standar industri makanan, minuman, dan pakan ternak.
“Padahal kita punya bahan bakunya, seperti industri makanan, minuman, dia butuh bahan baku jagung, misalnya. Kita punya jagung, tapi industri itu lebih memilih untuk mengimpor jagung pipil ketimbang membeli dari desa,” lanjut Heri.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat irigasi, jalan produksi, cold storage, pengeringan, pembiayaan, kelembagaan desa, dan kemitraan industri berbasis bahan baku lokal.
Langkah ini menjadi kunci agar produksi jagung nasional tetap terserap industri dan risiko impor dapat ditekan.
