PravadaNews – Bank Indonesia (BI) menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh dinamika pasar keuangan, tekanan geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter dunia.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan suku bunga acuan sebagai instrumen untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar domestik, serta mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari respons bank sentral dalam memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah tingginya volatilitas ekonomi global.
“Kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar dan likuiditas,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Destry, kenaikan BI Rate yang cukup signifikan tersebut langsung memicu penyesuaian harga (repricing) pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh BI maupun pemerintah, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
“Nah, untuk nilai tukar bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis poin sehingga sekarang berada di posisi 5,75%,” katanya.
Penyesuaian ini lanjut Destry, berhasil menarik minat investor asing secara masif. BI mencatat terjadi aliran modal masuk (inflow) yang sangat signifikan sepanjang bulan Juni.
Secara akumulatif (year to date) dari Januari hingga 26 Juni 2026, dana asing yang masuk ke portofolio SBN dan SRBI telah menembus angka sekitar 9 miliar dolar AS.
“Jadi itu pertama tentunya confidence (kepercayaan) dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia,” jelasnya.
Selain fokus pada nilai tukar, BI juga jor-joran menjaga pasokan uang di pasar keuangan agar tidak terjadi kekeringan likuiditas.
Destry mengungkapkan, operasi moneter BI mengalami ekspansi besar-besaran dari Rp600 triliun pada akhir Mei, melonjak menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026.
“Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita,” pungkas Destry.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, respons kebijakan yang terukur dan antisipatif menjadi faktor penting agar Indonesia mampu memperkuat daya tahan ekonomi, menjaga kepercayaan pasar, serta memanfaatkan berbagai peluang di tengah perubahan lanskap ekonomi global yang semakin dinamis.
Adapun rakor ini dilakukan guna merespons dinamika ekonomi global yang kian tidak pasti, salah satunya dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia yang mulai menekan inflasi domestik dan daya beli masyarakat.
“Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Ada kesepakatan yang tercapai bahwa prioritas kita adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek,” ujar Mari Elka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Mari Elka memaparkan, dampak ketidakpastian global seperti kenaikan harga minyak mentah saat ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui jalur inflasi.
Menurutnya jika tidak diantisipasi, hal ini dikhawatirkan dapat menggerus daya beli masyarakat secara luas.
“Karena kita sudah melihat dampak dari kepastian-ketidakpastian global misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat,” ujar Mari Elka.
Guna membentengi perekonomian domestik, DEN bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memperkuat koordinasi, khususnya dari sisi kebijakan fiskal (anggaran negara) dan moneter (suku bunga dan stabilitas nilai tukar).
“Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas,” kata Mari Elka.
