PravadaNews – Polda Metro Jaya merespons munculnya fenomena sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di beberapa wilayah yang memasang pagar pembatas di area sekitarnya.
Langkah tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk adanya informasi yang mengaitkan pemasangan pagar dengan antisipasi terhadap rencana aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu, kepolisian mengaku hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi mengenai agenda demonstrasi yang dimaksud.
Polda Metro Jaya juga terus memantau perkembangan situasi guna memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu aktivitas publik.
“Sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dikutip Sabtu (1/8/2026).
Menurut Budi, meski belum ada pemberitahuan resmi, Polda Metro Jaya tidak tinggal diam. Pemantauan perkembangan di ruang digital, termasuk menelusuri flyer maupun ajakan yang beredar di media sosial, terus dilakukan.
“Melalui Ditressiber, termasuk Ditreskrimum. Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan, ini hanya sekadar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi,” jelas Budi.
Selain pemantauan di dunia maya, polisi juga berkoordinasi dengan fungsi intelijen untuk menganalisis potensi perkembangan situasi.
Budi memastikan kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga kini masih terkendali.
“Perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan,” kata Budi.
Hal Ini berkat kerja sama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat,” tambah Budi.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri juga telah membentuk Tim Preventive Strike yang beranggotakan personel dari berbagai direktorat operasional.
Menurut Budi, tim tersebut bertugas melakukan mitigasi dini apabila terdapat kelompok yang berupaya memicu kerusuhan atau mengganggu keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya maupun daerah penyangga.
“Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga,” kata Budi.
Di samping itu, Polda Metro Jaya juga meningkatkan intensitas patroli dengan berbagai skala, mulai dari kecil hingga besar. Patroli difokuskan di wilayah perbatasan seperti Bekasi dengan Jawa Barat serta Tangerang dengan Banten sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtibmas.
Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, memprediksi rumor demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2026 tidak akan berkembang menjadi gejolak sosial.
Aksi unjuk rasa tersebut diyakini tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jamiluddin menilai, pemerintah tidak perlu merespons rumor demonstrasi tersebut secara berlebihan.
Pasalnya, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa adalah instrumen yang dilindungi oleh konstitusi.
Jamiluddin mengatakan, ketiadaan demonstrasi justru dinilai menjadi sinyal bahaya bagi sebuah negara demokrasi.
“Karena itu, justru aneh bila di negara demokrasi, seperti Indonesia, tidak ada aksi demo. Demokrasi di Indonesia bisa kehilangan rohnya,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7).
