PravadaNews – Pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kendali Indonesia terhadap perdagangan komoditas strategis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih menyusun daftar komoditas yang akan diperdagangkan. Sejumlah komoditas utama seperti CPO, nikel, dan batu bara masuk dalam kandidat.
“Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama, misalnya CPO, nikel, batu bara,” kata Prasetyo dikutip, Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan daftar final komoditas belum diputuskan pemerintah. Pemerintah juga masih mengkaji bentuk bursa yang akan digunakan. Konsep yang disiapkan disebut memiliki kemiripan dengan mekanisme bursa saham.
“Ya kurang lebih (seperti BEI). Indonesia Commodity Exchange atau Icomex,” ujar Prasetyo. Namun, pemerintah masih membahas bentuk kelembagaan bursa tersebut.
Pembahasan juga mempertimbangkan keberadaan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). Pemerintah belum menentukan apakah bursa baru akan berdiri sendiri atau terhubung dengan bursa yang sudah ada.
“Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa,” kata Prasetyo. Pemerintah masih menyusun skema agar mekanisme perdagangan komoditas strategis dapat berjalan.
Pembentukan bursa tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah lembaga perdagangan komoditas. Pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Prasetyo mengatakan pemerintah ingin Indonesia memiliki kendali lebih besar terhadap komoditas strategis. Kendali tersebut termasuk dalam aspek penentuan harga komoditas.
“Intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan,” tegas Prasetyo. Ia menilai kondisi tersebut selama ini belum sepenuhnya terjadi.
Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8).
Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Rencana itu menjadi bagian dari kebijakan untuk memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan komoditas strategis.
Prabowo sebelumnya juga menyinggung kebijakan ekspor satu pintu dan persoalan penentuan harga komoditas strategis. Pemerintah kini masih mematangkan daftar komoditas serta bentuk bursa sebelum target operasional tersebut diterapkan.
