PravadaNews – Data desil beberapa hari belakangan ini menjadi persoalan. Apalagi, data desil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah menggunakan data desil sebagai rujukan untuk menjalankan program.
Desil sendiri merupakan pembagian kelompok atau tingkat kesejahteraan keluarga dari 1-10. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesejahteraan keluarga dibagi menjadi beberapa peringkat dan dilihat dari kondisi sosial ekonomi suatu keluarga.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, kelompok masyarakat berada di desil 1 tingkat kesejahteraannya relatif paling rendah. Sementara itu, kelompok masyarakat yang berada di desil 10, kondisi sosial ekonomianya relatif paling tinggi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya beradasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” jelas Amalia dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Maka dari itu, lanjut Amalia, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan. “Bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia.
Amalia menekankan bahwa desil bukan menjadi ukuran untuk pendapatan atau kekayaan keluarga. Desil tidak ditentukan dari besarnya suatu penghasilan.
Amalia menambahkan, faktor yang paling menentukan dalam sebuah desil yakni, kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya, dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kondisi disabilitas.
Dalam menentukan peringkat, DTSEN menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode itu untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasrkan karakteristik sosial ekonomi yang dapat diamati. Dengan metode tersebut, berbagai karakteristik keluarga dipertimbangkan secara bersama-sama untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatifnya.
Maka, kata Amalia, perubahan dari indikator tidak akan mengubah posisi desil masyarakat atau keluarga. Amalia mengatakan bahwa data desil dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Data tersebut, dimutakhirkan agar informasi yang digunakan pemerintah semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat,” jelas Amalia.
“Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” pungkas Amalia.
