PravadaNews — Ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor mendorong Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan energi baru terbarukan melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp).
Program tersebut menjadi langkah pemerintah mengurangi penggunaan energi fosil dengan memanfaatkan potensi dalam negeri, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga gas nasional.
Dalam peluncuran dan groundbreaking PLTS 100 GWp di Bali, Prabowo menegaskan Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri.
“Dengan 100 Gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, serta ladang-ladang gas yang ada, kita tidak boleh impor minyak lagi, bahkan satu barel pun,” ujar Prabowo yang dipantau redaksi dalam siaran resmi Sekretariat Presiden, Selasa (25/8/2026).
Kepala negara itu mengatakan, percepatan pembangunan energi bersih harus dibuktikan melalui pelaksanaan proyek yang nyata. Pemerintah menargetkan pengembangan PLTS ini dapat mendukung perubahan bauran energi nasional dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Selain menekan impor minyak, pemerintah melihat proyek energi surya sebagai peluang memperkuat ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Program tersebut juga diarahkan agar manfaat energi bersih dapat dirasakan hingga daerah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembangunan PLTS 100 GWp menjadi bagian dari arahan Presiden untuk mencapai swasembada energi. Tahap awal proyek itu akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pembangunan kapasitas baru.
Bahlil menjelaskan, total investasi program PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai 73 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.143 triliun.
“Total investasi dari 100 gigawatt ini kurang lebih sekitar 73 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.143 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun sebesar Rp73,9 triliun dan menciptakan lapangan kerja kurang lebih sekitar 5,52 juta,” kata Bahlil.
Percepatan energi surya, menurutnya, juga berkaitan dengan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak pada pembangkit listrik. Pemerintah mencatat penggunaan pembangkit berbahan bakar solar masih berkontribusi terhadap kebutuhan minyak nasional.
Lebih lanjut, program ini akan diperluas melalui pembangunan listrik desa agar energi surya tidak hanya berpusat di wilayah tertentu.
“Kita akan melakukan penetrasi program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar daerah-daerah yang selama ini belum ada listrik semuanya mendapatkan listrik,” ungkap mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembangunan melalui pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP). Jika harga yang ditawarkan tidak kompetitif, proyek dapat dikerjakan melalui skema pemerintah.
