PravadaNews – Pada Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 141,89 juta jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 87,8 juta atau 59,30% masih berstatus pekerja informal.
Proporsi ini mengindikasikan sekitar 6 dari 10 pekerja di Indonesia mengandalkan sektor informal. Sementara itu, jumlah tenaga kerja formal hanya tercatat sebanyak 60,31 juta orang.
Secara nominal, data pekerja informal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada periode Februari sebelumnya yang terhitung 87,74 juta orang.
Di sisi lain, BPS merekam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Mei turun menjadi 4,65%. Namun, penurunan angka ini menyisakan catatan terkait kualitas pekerjaan yang tercipta di pasar kerja nasional.
Direktur Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyoroti ketimpangan struktur tenaga kerja itu.
Menurutnya, dominasi sektor informal yang mendekati angka 60% tersebut dapat menunjukkan rentannya daya beli masyarakat.
“Porsi dari pekerja informal kita sangat dominan, hampir 60%,” ucap Eko dalam penjelasannya, Senin (31/8/2026).
Lebih lanjut, Eko menyarankan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli organik, seperti mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang bisa memberikan jaminan ketenagakerjaan.
“Caranya bagaimana? Ya, ciptakan lapangan kerja formal,” tutur Ekonom itu.
Selain penciptaan sektor formal, Eko menekankan pentingnya percepatan program pembenahan keterampilan untuk para pekerjanya supaya mampu beradaptasi dengan perubahan ekosistem industri.
Sebagai informasi, pekerja informal dikenal sebagai tenaga kerja yang menjalankan aktivitas ekonomi tanpa kontrak kerja resmi maupun pelindungan hukum yang jelas. Sektor ini didominasi oleh pengemudi ojek online, pekerja lepas atau freelancer, pedagang kaki lima (PKL) maupun asisten rumah tangga (ART).
