PravadaNews – Asap pekat dan kualitas udara yang menurun kembali menjadi bagian dari keseharian warga di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Sorotan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun terus mengemuka, seiring dampaknya yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski begitu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memahami kekhawatiran tersebut.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan menegaskan, pemerintah terus melakukan penanganan karhutla secara masif, baik melalui operasi darat maupun udara.
“Beberapa saudara kita di Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk water-bombing dan modifikasi cuaca,” ujar Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).
Adapun operasi darat telah didukung ribuan personel gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan.
Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara.
Menurut Rizal, ada solusi dari hasil dari Ministerial Meeting dan Technical Working Gruop di Bali Juli lalu.
Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze.
“Kita memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze (polusi asap lintas batas). (Dilakukan) secara ilmiah dan transparan berdasarkan peta BMKG,” kata Rizal.
Langkah terpadu ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla di tingkat lokal.
Namun juga menjaga stabilitas kualitas udara di kawasan regional.
Sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas, diharapkan dapat menekan potensi krisis asap sedini mungkin.
Tujuannya demi melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan karakteristik tersebut membuat penanganan karhutla di lahan gambut berbeda dengan kebakaran di lahan pada umumnya. Karena itu, dibutuhkan metode dan teknologi yang mampu mendeteksi sekaligus memadamkan titik api di bawah permukaan.
“Ini memang kebakaran hutan di Kalimantan Selatan sangat spesifik. Artinya, penanganannya khusus, karena ini kebakaran hutan yang terdiri dari lahan gambut yang secara kasat mata tidak kelihatan, hanya asap, tapi yang terbakar ada di bawah,” ujar Wachid dalam Kunjungan Kerjanya.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, kondisi itu membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai metode penanganan yang paling efektif.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penggunaan metode peredaman atau penyuntikan untuk menjangkau sumber kebakaran yang berada di bawah permukaan.
“Inilah yang nanti akan kami bahas dengan BNPB, dengan BPBD. Sesuai dengan informasi ini juga kami akan kerja sama penanggulangannya tidak hanya dengan BNPB saja, dengan kementerian terkait,” kata Wachid.
Wachid menilai, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Berbeda dengan kebakaran lahan biasa yang api dapat terlihat dan ditangani dari permukaan, kebakaran gambut dapat terus berlangsung di bawah tanah meskipun tidak tampak kobaran api.
“Lahan gambut ini beda dengan kebakaran di lahan yang lain, yang kelihatan di permukaan sekaligus apinya di permukaan. Kalau ini kelihatan tidak ada api, tapi itu terbakar di bawahnya. Inilah yang kita harus mendatangkan satu penanganan khusus,” tegas Wachid.
Selain teknologi pemadaman, Wachid juga menilai kemampuan deteksi dini perlu diperkuat. Ia menyoroti kebutuhan peralatan seperti drone untuk membantu mendeteksi titik-titik kebakaran, terutama pada wilayah yang sulit dipantau secara langsung.
Menurut Wachid, penguatan teknologi tersebut harus dibarengi dengan dukungan anggaran agar dapat segera diterapkan di lapangan. Komisi VIII akan mendalami kebutuhan tersebut bersama BNPB dan BPBD sebagai bagian dari evaluasi penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Wachid menambahkan, persoalan karhutla di kawasan gambut perlu ditangani secara berkelanjutan karena kejadian serupa bukan pertama kali terjadi dan kembali muncul ketika memasuki periode kemarau.
“Ini lahan gambut ini kan kebakaran tidak hanya tahun ini saja, sebelumnya sudah ada dan ini terjadi di saat kemarau panjang,” ujarnya.
Wachid memastikan, berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama BNPB dan BPBD untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih tepat, khususnya terhadap karakteristik karhutla di lahan gambut.
