PravadaNews – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menurun.
Poltracking Indonesia pun merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja para menteri.
Survei Poltracking yang digelar pada 14-20 Agustus 2026 mencatat kepuasan publik berada di angka 55,1 persen. Angka tersebut turun dari 74,1 persen pada Maret, 72,2 persen pada Mei, dan 58,4 persen pada Juli 2026.
Penurunan serupa terjadi pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada Agustus, tingkat kepercayaan tercatat 63,2 persen.
Angka kepercayaan tersebut lebih rendah dibandingkan hasil survei pada Maret dan Mei. Pada kedua periode itu, kepercayaan publik masing-masing mencapai 75,1 persen dan 74,2 persen.
Poltracking mengidentifikasi sejumlah persoalan yang memengaruhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Faktor tersebut mencakup tekanan ekonomi, daya beli, pelaksanaan program prioritas, kinerja menteri, komunikasi pemerintah, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kinerja menteri dan pejabat pemerintahan juga mendapat penilaian yang relatif rendah. Hanya 47 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja mereka.
Sebaliknya, 41,8 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan. Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi Poltracking.
Survei juga mencatat 51,9 persen responden menginginkan adanya reshuffle kabinet. Poltracking kemudian mendorong evaluasi para menteri berdasarkan capaian kinerja.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan pemerintah perlu memperbaiki kinerja menteri yang belum memuaskan. Ia menilai pertimbangan teknokratis perlu lebih dominan dalam menentukan reshuffle.
“Benahi menteri-menteri yang performanya tidak menggembirakan,” kata Hanta dalam paparannya melalui Poltracking TV. Pertimbangan kinerja menurutnya jauh lebih besar daripada kepentingan politik.
Menurut Hanta, kemampuan menteri menerjemahkan program pemerintah turut menentukan penilaian masyarakat. Pelaksanaan program yang tidak sesuai harapan dapat berdampak terhadap citra pemerintahan secara keseluruhan.
Poltracking juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki. Hanta menilai kementerian harus lebih aktif menjelaskan kebijakan dan merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Beban komunikasi pemerintah, menurut Poltracking, tidak semestinya hanya berada di tangan Presiden Prabowo. “Perlu strategi membenahi komunikasi kementerian,” ujar Hanta.
Survei Poltracking melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi. Penelitian menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai hal yang wajar jika kepuasan terhadap pemerintah mengalami penurunan. Menurutnya memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
“Memang kan ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa (1/9).
Menurutnya, kepuasan terhadap pemerintah dengan sendirinya akan meningkat jika pemerintah bisa membuktikan dampak positif dari penyelenggaraan program MBG dan KDMP.
“Jadi kalau misalkan dua program ini yang menjadi wajah Presiden itu mampu gitu ya diperbaiki mampu katakanlah menjadi program yang bisa dinikmati oleh rakyat gitu ya tanda kutip tanpa adanya korupsi, maka ya kepuasan presiden juga akan naik ke depan,” ujarnya.
