PravadaNews – Hasil garam dari tambak Madura didorong tidak lagi berhenti sebagai bahan mentah sebelum nilai ekonominya berpindah ke daerah lain.
Dorongan itu muncul ketika pengolahan lanjutan dinilai belum sebanding dengan potensi garam yang selama ini melekat pada perekonomian pesisir Madura.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan XIV Madura, Raden Harisandi Savari, mendorong pemerintah daerah menjadikan Madura pusat industri garam nasional.
“Kita harus naik kelas menjadi kawasan industri garam nasional yang modern, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Harisandi dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, persoalan petambak tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan jumlah produksi. Kebijakan juga perlu memberi ruang bagi pengolahan garam untuk kebutuhan konsumsi maupun industri dengan nilai jual lebih tinggi.
Hilirisasi tersebut dipandang dapat membuka kegiatan usaha baru sekaligus memperluas lapangan kerja masyarakat pesisir. Karena itu, pemerintah provinsi didorong menempatkan industri garam Madura sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pengembangan ini juga membutuhkan sarana yang mampu memperlancar garam sejak keluar dari tambak hingga masuk ke pasar. Dukungan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan dinilai diperlukan agar rantai industri tidak berhenti pada tingkat produksi.
Arah tersebut beririsan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencapai swasembada garam nasional pada 2027. Pemerintah pusat juga mulai mendorong pengembangan industri garam dengan menghubungkan kapasitas produksi dan kebutuhan pengolahan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan peningkatan produksi di tingkat hulu belum cukup untuk mencapai target itu.
“Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan industri garam secara lebih terintegrasi sekaligus mendukung pencapaian swasembada garam nasional,” ujar Koswara, Kamis (27/8).
KKP juga meminta kerja sama industri diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Dalam kebijakan pergaraman, pemerintah turut memperkuat kualitas data agar keputusan produksi dan pengembangan industri sesuai kondisi lapangan.
