PravadaNews – Penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada aturan yang kuat, tetapi juga pada keseragaman pemahaman dan koordinasi di antara seluruh jajaran penyelenggara.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan menjadi momentum bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat kelembagaan, termasuk memastikan kebijakan dan respons pengawasan berjalan searah hingga tingkat daerah.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi.
Karena itu, konsolidasi dan koordinasi antara jajaran penyelenggara harus terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk ketika pemilu tidak sedang memasuki tahapan.
Menurut Lolly, penguatan koordinasi tersebut menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong Bawaslu.
Masa non-tahapan dinilai menjadi ruang penting untuk melakukan pembenahan internal sekaligus memastikan seluruh jajaran memiliki perspektif dan pemahaman yang sama mengenai tugas pengawasan.
“Yang pertama tentu refleksi kami adalah yang namanya penyelenggara pemilu itu kan dia satu kesatuan fungsi. Sehingga otomatis mewajibkan konsolidasi, koordinasi yang baik, yang itu terus-menerus tanpa jeda, termasuk di masa non-tahapan,” kata Lolly usai diskusi Media Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang Lima Tahun di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Selain konsolidasi, Bawaslu juga menaruh perhatian pada regulasi dan kebijakan internal sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan lembaga kepada publik. Berbagai perangkat kebijakan, kata Lolly, telah disiapkan untuk memastikan Bawaslu dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga publik secara lebih terbuka.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan keseragaman respons jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lolly mengungkapkan, standar respons di tingkat Bawaslu RI dinilai sudah berjalan baik.
Akan tetapi, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada jajaran di bawahnya. Perbedaan respons tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi kelembagaan.
“Di Bawaslu RI-nya sudah oke, tapi di jajaran di bawahnya ternyata belum seragam misalnya. Nah, itu tentu menjadi catatan,” ujar Lolly.
Menurut Lolly, persoalan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah dokumen kebijakan yang telah disusun belum sepenuhnya dipahami secara utuh hingga tingkat jajaran daerah.
Karena itu, Bawaslu akan memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat kapasitas seluruh jajaran.
Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga perspektif dan keterampilan dalam menjalankan tugas pengawasan.
Dengan demikian, jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan diharapkan memiliki kemampuan yang lebih setara dalam merespons persoalan kepemiluan.
“Memastikan di masa non-tahapan ini pemahaman, perspektifnya, pemahamannya, keterampilannya, itu sudah setara. Mudah-mudahan akan mengalami perbaikan,” tutur Lolly.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat kualitas pengawasan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah.
Keseragaman pemahaman dan respons dinilai penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih konsisten ketika tahapan pemilu kembali berlangsung.
