PravadaNews – Delapan dekade pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh membuat kebijakan restrukturisasi menjadi perhatian terhadap keberlanjutan fiskal negara.
Skema perpanjangan tenor hingga 80 tahun memunculkan pertanyaan mengenai dampak kewajiban jangka panjang terhadap ruang anggaran pemerintah.
Nilai kewajiban proyek Whoosh disebut mencapai sekitar US$7,3 miliar dengan pembiayaan utama berasal dari China Development Bank, sementara pemerintah menyiapkan mekanisme pengelolaan baru melalui lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai, restrukturisasi tersebut belum menjawab persoalan utama apabila tidak disertai evaluasi terhadap kemampuan proyek dalam menopang kewajibannya.
Menurut Nailul, perpanjangan tenor pembayaran dari 40 tahun menjadi 80 tahun membuat tanggungan Whoosh berpotensi melekat dalam kebijakan fiskal beberapa generasi mendatang.
“Whoosh ini sudah menjadi beban negara yang tidak akan kunjung selesai dalam jangka waktu pendek. Akan menjadi utang lintas generasi jika tidak dibenahi,” ujar Nailul saat dihubungi, Senin (14/9/2026).
Nailul menjelaskan, penurunan cicilan tahunan melalui restrukturisasi memang memberikan ruang pembayaran, tapi tidak menghapus kewajiban yang tetap harus ditanggung negara dalam periode panjang.
Adapun keberadaan utang jangka panjang ini dapat memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal apabila pemerintah harus membagi ruang anggaran dengan kebutuhan pembangunan lainnya.
“Dari mulai Bapak, Anak, Cucu, menanggung utang Whoosh,” kata Nailul menyoroti konsekuensi pembayaran kewajiban yang berlangsung hingga puluhan tahun.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah menyiapkan restrukturisasi utang Whoosh dengan tenor pembayaran hingga 80 tahun dan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.
Purbaya mengatakan, pemerintah masih mengkaji lembaga yang akan menangani kewajiban tersebut setelah proses pengalihan pengelolaan dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Opsi yang dipertimbangkan mencakup PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun Indonesia Investment Authority (INA).
“Total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun, ada yang tinggi tapi kalau kita lihat masih bisa lah,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/9).
