PravadaNews – Sebanyak 35.025 perempuan dan anak tercatat menjadi korban kekerasan sepanjang 2025 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Sehingga, penguatan perlindungan berbasis desa menjadi perhatian pemerintah.
Persoalan itu mendorong pemerintah mengintegrasikan program perlindungan melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), sebuah platform kolaborasi yang diarahkan berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan perlindungan perempuan dan anak perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak perempuan dan anak secara setara.
Dalam penjelasannya, Arifatul menyebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan berada di angka 56,42%, sementara laki-laki mencapai 84,66%.
“Persoalan perempuan dan anak bukan persoalan sektoral. Ini adalah persoalan pembangunan yang belum merata,” ujar Arifatul dalam rapat koordinasi inflasi, Selasa (15/9/2026).
Diketahui, RBI memiliki tiga fokus utama, yakni memperkuat tata kelola desa responsif gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Program ini, lanjutnya, tidak dibentuk sebagai ruang fisik baru, melainkan sebagai wadah yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk membangun lingkungan desa yang lebih aman dan inklusif.
Pemerintah daerah hingga pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan tersebut dalam perencanaan pembangunan.
Selain persoalan kekerasan, pemerintah juga melihat desa sebagai titik penting dalam pencegahan berbagai risiko sosial seperti perdagangan orang, eksploitasi anak, hingga kenakalan remaja.
Karena itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan RBI.
“Dari 75.266 desa itu kita menggunakan kearifan lokal, karena penyeragaman itu rasanya tidak bijak. Antar-desa punya tugas masing-masing bagaimana mereka mengedepankan keberdayaan, perlindungan, termasuk interaksi sosial di antara perempuan dan konsep perlindungan anak,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dalam kesempatan yang sama.
Yandri menyampaikan, Kementerian Desa telah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di 1.110 desa dengan banyak melibatkan perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.
Baginya, pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari upaya menjadikan perempuan sebagai pelaku pembangunan, bukan hanya penerima manfaat.
