Pravadanews – Besarnya stok beras yang dikuasai Perum Bulog belum mampu membuat harga beras di tingkat konsumen turun. Kondisi tersebut saat ini menjadi sorotan lantaran produksi beras yang dilaporkan meningkat, namun stok pemerintah justru mencapai jutaan ton.
Pengamat Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya anomali dalam ekonomi perberasan nasional. Pasalnya, harga beras masih berada pada level tinggi meski stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog melimpah.
“Khusus tentang harga beras, BPS juga mencatat terjadi anomali serius karena harga tetap mahal di tengah laporan produksi tinggi dan rekor stok atau cadangan beras Pemerintah (CBP) 5,2 juta ton, yang dikuasai Perum Bulog,” kata Bustanul saat dikonfirmasi Pravadanews.com, Sabtu (19/9/2026).
Berdasarkan data milik Bustanul yang didapati dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia (PIHPS-BI), menunjukkan harga beras rata-rata pada 17 Juli 2026 tercatat Rp 16.500 per kilogram (kg). Sementara beras kualitas medium II berada di level Rp 16.100 per kg.
Menurut Bustanul, harga beras rata-rata tersebut telah meningkat Rp 1.200 per kg atau 7,84 persen dibandingkan dengan harga pada awal pemerintahan Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2024. Sementara harga beras medium II naik Rp 800 per kilogram atau 5,23 persen.
Bustanul menilai kondisi tersebut perlu dilihat dari kebijakan pengadaan beras pemerintah.
Dalam teori ekonomi, kata Bustanul, peningkatan produksi seharusnya menambah pasokan dan memberikan tekanan terhadap harga agar turun. Namun, pembelian beras oleh Bulog dan sektor swasta juga meningkat sehingga permintaan ikut terdorong.
“Hingga tanggal 15 Juli 2026, stok beras atau CBP dari dalam negeri tercatat 5,1 juta ton dan CBP dari luar negeri atau beras impor tercatat 164 ribu ton, sehingga total stok persediaan setara beras yang dikuasai Bulog adalah 5,2 juta ton,” kata Bustanul.
Menurut Bustanul, besarnya pengadaan tersebut telah membuat posisi Bulog dalam ekonomi perberasan mengalami pergeseran. Bulog disebut tidak lagi sekadar berperan sebagai pembeli ketika pasar membutuhkan intervensi.
“Di sini Bulog telah berubah fungsi menjadi pembeli awal dalam ekonomi perberasan, bukan pembeli akhir (buyer of the last resort) sebagaimana dalam desain kebijakan stabilisasi harga pangan sesuai dengan teori ekonomi selama ini,” kata Bustanul.
Oleh karena itu, Bustanul mendesak perubahan kebijakan perberasan secara terintegrasi, mulai dari manajemen usaha tani, sistem stabilisasi harga gabah dan beras hingga penguatan rantai distribusi. Perbaikan tersebut dinilai diperlukan agar besarnya produksi dan stok beras dapat diikuti dengan harga yang lebih terkendali di tingkat konsumen.
Diketahui, saat ini, stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog hingga September 2026 masih mencapai sekitar 4,6 juta ton. Jumlah itu disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1 juta hingga 2 juta ton.
“Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton. Dulu kalau bulan seperti ini hanya 1 juta ton, 2 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang dua kali lipat,” ujar Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
Besarnya stok tersebut menjadi salah satu penopang pemerintah dalam menjalankan program bantuan pangan beras. Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 2,6 juta ton beras untuk bantuan pangan.
Khusus periode Oktober-Desember 2026, bantuan beras bakal disalurkan kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Masing-masing penerima akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.
Pemerintah juga menyebut beras yang digunakan untuk program bantuan pangan saat ini berasal dari produksi petani dalam negeri.
“Nah, ini dulu berasnya dari Pakistan, India, Thailand. Hari ini, satu tahun saja dibawa ke pemimpin Bapak Presiden, swasembada beras ini dari petani Indonesia dan untuk rakyat Indonesia,” ucap Amran.
