PravadaNews – Perbedaan harga beras antarwilayah masih terjadi, terutama di kawasan timur Indonesia, meskipun pemerintah mencatat pasokan beras nasional dalam kondisi mencukupi hingga akhir tahun 2026.
Kondisi itu membuat pemerintah memperkuat distribusi beras stabilisasi agar wilayah dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat memperoleh pasokan dengan harga lebih terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan yang mengatakan pemerintah saat ini memberi perhatian terhadap sejumlah wilayah yang mengalami tekanan harga beras, termasuk beberapa daerah di kawasan timur Indonesia.
Hermawan menjelaskan, penguatan distribusi dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya ke wilayah yang harga beras mediumnya berada lebih dari 10% di atas HET.
“Penyaluran harus lebih masif di wilayah yang harga beras mediumnya lebih dari 10 persen di atas HET, khususnya Papua Pegunungan, Papua Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara,” tutur Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Senin (21/9/2026).
Selain Papua, Bapanas juga mencatat masih terdapat daerah lain yang membutuhkan percepatan distribusi karena perbedaan harga antarwilayah masih cukup besar.
Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP hingga Minggu (20/9), mencapai 817 ribu ton atau 98,79 persen dari target 828 ribu ton. Namun, pemerintah menekankan penyaluran perlu diarahkan ke wilayah yang mengalami tekanan harga.
Sementara itu, Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai persoalan harga beras kini bukan hanya mengenai ketersediaan stok, tapi juga akses masyarakat terhadap beras dengan harga sesuai ketentuan.
“Merujuk data SP2KP, hanya 13 dari 38 provinsi yang menikmati harga beras medium sesuai HET. Dan hanya 8 dari 38 provinsi yang menikmati harga beras premium sesuai HET,” ujar Khudori dalam keterangan yang diterima.
Khudori menyebut, masyarakat di wilayah timur Indonesia menjadi kelompok yang paling menghadapi tekanan harga karena biaya distribusi membuat harga beras lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
“Yang paling terdampak daya belinya adalah warga yang tinggal di wilayah timur Indonesia, terutama Maluku dan Papua,” tegas Khudori.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per Sabtu (19/9) yang disampaikannya, harga beras medium di Papua Pegunungan tercatat Rp29.500 per kilogram dan premium Rp33.313 per kilogram, sedangkan HET masing-masing berada di Rp15.500 per kilogram dan Rp15.800 per kilogram.
Adapun pemantauan redaksi di SP2KP pada Selasa (22/9) menunjukkan perbedaan harga tersebut masih terlihat. Di salah satu wilayah Papua Pegunungan, yakni Kabupaten Yahukimo mencatat harga kedua jenis beras mencapai Rp40.000 per kilogram.
Sebagai perbandingan, harga beras di Sulawesi Utara pada periode yang sama tercatat lebih rendah, yakni Rp16.466 per kilogram untuk premium dan Rp14.976 per kilogram untuk medium.
