PravadaNews – Masuknya investasi pusat data atau data center berskala besar membuat Batam, Kepulauan Riau, perlu menyiapkan listrik, air, dan kepastian regulasi agar pertumbuhan industri digital tidak berjalan lebih cepat daripada infrastrukturnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai Batam memiliki peluang menjadi tujuan investasi teknologi tinggi karena letaknya berdekatan dengan Singapura dan berada di jalur pelayaran internasional.
Baginya, posisi tersebut perlu dimanfaatkan melalui kebijakan investasi yang berorientasi keluar karena pengembangan pusat data dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi Batam dan ekonomi nasional.
Namun, Didik melihat masuknya modal dalam jumlah besar perlu dibarengi kepastian bagi pelaku usaha sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan lokasi strategis dan fasilitas investasi yang sudah tersedia.
“Hanya saja pemerintah bisa atau tidak membangun kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan regulasi yang baik serta aman untuk investasi,” tutur Didik dalam keterangan yang diterima pada Rabu (30/9/2026).
Selain itu, Didik mendorong kebijakan investasi yang mampu menarik industri berteknologi tinggi untuk melengkapi strategi pemerintah yang selama ini banyak bertumpu pada pengolahan sumber daya alam.
Kesiapan pemerintah dalam melayani kebutuhan investasi tersebut dinilai menentukan keberlanjutan pengembangan industri digital di Batam.
“Tinggal pemerintah siap atau tidak melayani minat investor ini,” pungkas Didik.
Didik juga menyoroti fasilitas yang telah dimiliki Batam melalui kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mulai dari fasilitas perpajakan hingga kepabeanan. Hal tersebut membuat penguatan berikutnya diarahkan pada iklim usaha dan kesiapan penunjang investasi.
Besarnya kebutuhan penunjang mulai terlihat dari pemetaan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mencatat kapasitas pusat data eksisting, komitmen investasi, dan proyek dalam pipeline telah mencapai 1,47 gigawatt (GW) IT hingga September 2026.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis sebelumnya menekankan kesiapan infrastruktur saat menghadiri sosialisasi tarif listrik PT PLN Batam pada Jumat (25/9).
“Setiap megawatt investasi baru harus datang bersama solusinya. Jangan sampai investasi datang lebih cepat daripada kesiapan listrik. Infrastruktur harus mendahului pertumbuhan, bukan tertinggal di belakangnya,” kata Fary dilansir dari laman resminya.
Sementara itu, PT PLN Batam memproyeksikan beban puncak listrik meningkat dari 841 megawatt (MW) pada 2026 menjadi 2.540 MW pada 2035, sedangkan daya mampu pasok direncanakan meningkat hingga 3.691 MW dan kebutuhan listrik pusat data diperkirakan mulai melampaui separuh beban puncak Batam pada 2029.
Kebutuhan air juga menjadi perhatian setelah BP Batam pada Kamis (24/9) menyebut satu dari 10 rencana pengembangan pusat data telah beroperasi dan mewajibkan industri tersebut membangun Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau fasilitas desalinasi air laut secara mandiri agar kebutuhan operasional tidak mengganggu suplai air waduk bagi masyarakat.
Skala kebutuhan energi sebelumnya terlihat dari perjanjian PT PLN Batam dengan DayOne pada April 2026 untuk memasok listrik sebesar 511 megavolt ampere (MVA) atau setara 450 MW bagi pengembangan pusat data hyperscale di Kabil Industrial Tech Park secara bertahap pada 2026 hingga 2027.
