PravadaNews – Ide pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di bawah Danantara mendapatkan sambutan positif dari parlemen Senayan.
Ide pembentukan BUMN khusus ekspor itu dianggap akan menjadi sebuah langkah strategis untuk menyelematkan dan memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib menilai, kehadiran entitas tersebut juga dianggap berpotensi mengoptimalkan arus neraca keuntungan negara dari ekspor komoditas strategis.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Labib itu menyebut Indonesia sejauh ini membutuhkan instrumen perdagangan nasional yang lebih terintegrasi. Hal itu bertujuan agar ke depannya ekspor sumber daya alam tidak lagi berjalan parsial dan rentan terhadap kebocoran penerimaan negara.
“Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional,” kata Labib dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: DPR Soroti Kinerja Kemendes dan Kementerian Transmigrasi
Labib menekankan proses kelola tata niaga jalur ekpor terhadap komoditas strategis saat ini juga masih menyisakan masalah yang cukup kompleks. Persoalan tersebut mencakup praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai dari perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.
Menurut Labib, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor masih belum maksimalnya pengelolaan kekayaan SDA Indonesia untuk masuk dalam pendapat maksimal negara.
Oleh karena itu, kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor sumber daya alam strategis dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
“Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,” ujar Labib.
Labib berharap BUMN tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola dan daya saing perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.
Melalui mekanisme one gate export, ekspor sejumlah komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy diharapkan dapat berjalan dalam sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.
Labib berpendapat bahwa model perdagangan tersebut berpotensi turut memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark harga ekspor sekaligus meminimalkan praktik permainan harga yang merugikan negara.
Selain itu, dampak positif kepada negara yaitu disebut akan memiliki kontrol lebih kuat terhadap arus perdagangan, devisa hasil ekspor, serta sinkronisasi data perpajakan dan transaksi internasional secara lebih transparan dan akuntabel. “Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi,” gugur Labib.
“Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar,” sambung Labib.
Labib juga menilai, pembentukan BUMN ekspor dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan persaingan perdagangan global yang semakin ketat. Labib menuturkan, implementasi kebijakan tersebut juga dirancang secara profesional untuk tidak menimbulkan hambatan birokrasi baru bagi pelaku usaha nasional.
Labib menambahkan pemerintah dalam pembentukan ini juga akan melibatkan asosiasi eksportir, pelaku industri, serta sektor hilirisasi dalam penyusunan skema operasional agar kebijakan berjalan efektif dan tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia.
“Yang terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat,” tutup Ahmad.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyanpaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi pemerintah pada 2027.
Dalam agenda rapat paripurna di DPR, Senayan, Rabu, (20/5/2026) Prabowo juga menekankan target soal penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Pemerintah, kata Prabowo, akan menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Prabowo, ruang fiskal yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar. “Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.
Selain menekan angka defisit, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara naik menjadi 11,82 sampai 12,40 persen dari PDB. Kenaikan penerimaan akan didorong melalui optimalisasi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam.
Dalam pidatonya, Prabowo pun memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Target itu disebut sebagai tahap awal menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Adapun nilai tukar rupiah bakal diproyeksikan berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, stabilitas kurs penting untuk menjaga daya saing ekspor sekaligus mengendalikan inflasi impor. Di sektor sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga dipatok menurun ke kisaran 4,30 sampai 4,87 persen pada 2027. Pemerintah berharap penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan dari 35 persen pada 2026 menjadi 40,81 persen tahun depan.
Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan 5.000 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Program itu disebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi maritim. Dalam bagian lain pidatonya, Prabowo menyoroti apa yang ia sebut sebagai anomali ekonomi nasional.
Prabowo mempertanyakan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen selama beberapa tahun terakhir. Namun, jumlah kelas menengah justru malah menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Tujuh tahun kali 5 persen, ekonomi kita tumbuh 35 persen. Tapi rakyat miskin justru bertambah,” kata Prabowo. Presiden juga mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam melalui peraturan pemerintah yang diteken pada hari yang sama.
Melalui aturan itu, aturan ekspor komoditas tertentu seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga soal paduan besi wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Menurut Prabowo, kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat kendali negara terhadap proses perdagangan komoditas strategis dan memastikan manfaat ekonomi lebih besar diterima di dalam negeri.
Di hadapan anggota DPR, Prabowo turut menyinggung praktik korupsi dan aparat penegak hukum yang menjadi pelindung pejabat bermasalah. Prabowo meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan. “Kalau aparat enggak beres, langsung videokan,” ujar Presiden.
