PravadaNews – Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi ruang perjumpaan diplomasi ketika negara-negara di kawasan dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas, mengelola potensi konflik, sekaligus membangun kerja sama di tengah kepentingan yang saling bersinggungan.
Indonesia mengambil peran dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan melalui dua forum yang digelar di Jakarta pada 27–30 September 2026.
Kementerian Luar Negeri RI bersama Pusat Studi Asia Tenggara dan Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Kerja ke-21 mengenai Lingkungan Laut dan Pesisir di Laut Tiongkok Selatan serta Lokakarya ke-35 mengenai Pengelolaan Potensi Konflik di kawasan tersebut.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk membahas persoalan lingkungan laut dan pesisir, tetapi juga diarahkan sebagai wadah dialog untuk meredam potensi ketegangan.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan mendorong kerja sama praktis sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan tetap stabil.
Di tengah kompleksitas persoalan Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menilai dialog dan pembangunan kepercayaan menjadi bagian penting untuk membuka ruang kerja sama sekaligus mencegah potensi konflik berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar.
“Lokakarya ini membantu menjaga komunikasi. Serta keterlibatan para pihak di tengah kompleksitas isu Laut Tiongkok Selatan,” ujar Wamenlu RI dikutip dari laman Kemlu RI, Sabtu (3/10/2026).
Wamenlu Havas turut mengingatkan pentingnya mempertahankan kebiasaan bekerja sama yang digaungkan oleh mantan Menlu RI Ali Alatas pada lokakarya perdana tahun 1990.
Para peserta juga didorong terus berpegang pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai kerangka utama penyelesaian perbedaan secara damai di kawasan.
Forum mempertemukan 85 delegasi terdiri atas akademisi dan government think tanks dari Tiongkok, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Viet Nam, Filipina, Myanmar, dan Chinese Taipei.
Para peserta berdiskusi intensif mengenai pengelolaan lingkungan laut, pelindungan pesisir, dan perumusan langkah konkret untuk meredakan potensi konflik.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah Coastal Spatial Planning (Perencanaan Wilayah Pesisir) yang dibahas dalam Working Group Meeting pada 28 September 2026.
Topik ini dinilai krusial mengingat wilayah pesisir mempertemukan banyak kepentingan sektoral, mulai dari perikanan, pelayaran, pariwisata, hingga energi dan pertahanan.
Tantangan di perairan kawasan dinilai tidak hanya sebatas sengketa wilayah, melainkan juga tata kelola pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.
Wamenlu Havas menilai pendekatan perencanaan tata ruang pesisir dapat menjadi instrumen teknis yang konstruktif dan non-konfrontatif untuk merajut kerja sama antarpihak.
Dari hasil evaluasi dan sidang tahun ini, para delegasi berhasil menyepakati tiga proyek kerja sama baru untuk segera diimplementasikan.
Ketiga proyek tersebut terdiri atas dua usulan dari Viet Nam dan satu proyek usulan dari Indonesia guna memperkuat pertukaran pengalaman maritim berbasis United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Rangkaian kegiatan ditutup pada 30 September 2026 dengan agenda field trip ke Pulau Onrust dan Museum Bahari Jakarta yang difasilitasi oleh Pemprov Jakarta.
Melalui kegiatan konservasi dan kunjungan budaya ini, Indonesia berharap para delegasi dapat melihat langsung kekayaan sejarah maritim sekaligus komitmen pelestarian lingkungan ibu kota.
