PravadaNews – Indonesia belum lepas dari garam impor menjelang target swasembada pada 2027. Neraca perdagangan terbaru menunjukkan kelompok bahan baku yang mencakup garam masih menjadi bagian dari kenaikan impor sepanjang Januari–Agustus 2026.
Hal ini diungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono yang mencatat total impor Indonesia mencapai US$186,39 miliar pada Januari–Agustus 2026. Pada periode yang sama 2025, BPS sebelumnya mencatat nilai impor sebesar US$155,99 miliar.
Kenaikan terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong dengan nilai US$133,38 miliar atau tumbuh 20,67%. Kelompok itu memberikan andil 14,69% terhadap peningkatan impor.
“Impor bahan baku/penolong yang naiknya cukup besar terutama dari garam, belerang, batu, dan semen (HS 25); bijih logam, terak, dan abu (HS 26); serta bahan bakar mineral (HS 27),” kata Ateng dalam Konferensi Pers BPS per Oktober, Kamis (1/10/2026).
Namun, Harmonized System (HS) 25 tidak hanya berisi garam sehingga kenaikan tersebut tidak dapat seluruhnya dianggap sebagai kenaikan impor garam.
Ketergantungan terhadap garam dari luar negeri terlihat lebih jelas dalam data tahunan BPS. Indonesia mengimpor 2,75 juta ton garam senilai US$125,90 juta pada 2024, kemudian volumenya turun menjadi 2,67 juta ton senilai US$117,15 juta pada 2025.
Kenaikan impor bahan baku masih berlanjut pada Agustus 2026 dan menjadi pendorong utama pertumbuhan impor menurut penggunaan.
“Untuk nilai impor bahan baku/penolong sebagai pendorong utama kenaikan impor, naik secara tahunan sebesar 22,48% dengan andil peningkatan sebesar 15,80%,” ujar Ateng.
Australia masih menjadi pemasok garam terbesar Indonesia pada 2025 dengan volume sekitar 2,01 juta ton. India berada di urutan berikutnya dengan sekitar 650,66 ribu ton, sedangkan impor dari Tiongkok mencapai sekitar 6,96 ribu ton.
Di tengah kebutuhan impor tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menempatkan swasembada garam sebagai salah satu program prioritas 2027. Pemerintah menyiapkan pembangunan pergaraman nasional sekitar 2.000 hektare untuk mendukung target ini.
Penguatan produksi juga menyasar petambak melalui pendampingan di lapangan. KKP pada Jumat (25/9) menugaskan 179 penyuluh untuk program swasembada garam dengan pendampingan mencakup peningkatan produktivitas, pengelolaan usaha, dan akses pasar.
