PravadaNews – Ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar enam persen pada 2027 menjadi tantangan sekaligus taruhan besar bagi pemerintah.
Di tengah upaya memperkuat perekonomian nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diproyeksikan bukan sekadar menjadi instrumen pembiayaan negara, melainkan juga mesin penggerak investasi, produksi, ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja formal.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan peran kebijakan fiskal untuk mendorong target tersebut.
Sasaran pertumbuhan ekonomi enam persen itu lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen, sehingga membutuhkan strategi fiskal yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih kuat dan berkelanjutan.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan,” kata Suahasil dikutip Jumat (9/10/2026).
Jadi, lanjut Suahasil, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. “Keduanya harus berjalan bersama,” tambah Suahasil.
Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Sementara, pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426,0 triliun.
Adapun defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Postur tersebut, kata Suahasil, dirancang untuk memberikan ruang fiskal bagi agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk memperkuat investasi dan mendorong aktivitas produksi.
Kebijakan tersebut juga mencakup peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan daya saing perekonomian nasional.
Suahasil mengatakan, upaya mencapai pertumbuhan enam persen tidak hanya mengandalkan APBN.
Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi dan memperluas kapasitas produksi.
Sinergi tersebut juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar tujuh persen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 2027.
Suahasil menegaskan APBN harus tetap menjalankan fungsi perlindungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga ingin menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal di tengah upaya memperbesar kontribusi APBN terhadap pertumbuhan.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” ucap Menkeu.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBN 2027 diposisikan untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi pembangunan.
Pemerintah menargetkan kebijakan fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan inklusif dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
