PravadaNews – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengingatkan pemerintah provinsi agar menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Yuke menilai, proyek pembangunan jangka panjang harus punya kepastian pelaksanaan. Sehingga, tidak terhenti akibat perubahan kepemimpinan maupun prioritas kebijakan.
“Sebetulnya memang perlu keterbukaan karena terkadang kendalanya kepala daerah selalu berganti setiap lima tahun. Sedangkan perencanaan jalan ini, kita juga baru tahu ternyata sudah dimulai sejak 2006,” ujar Yuke dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/10/2026).
Yuke menyoroti panjangnya proses pembangunan jalan tembus tersebut. Perencanaan sejak dua dekade lalu itu masih butuh penyelesaian pada beberapa bagian bagian.
Menurutnya, kondisi serupa berpotensi terjadi pada proyek infrastruktur lain yang membutuhkan waktu pelaksanaan melebihi satu periode pemerintahan.
“Mungkin di tempat-tempat lain atau di dinas lain juga ada hal yang sama. Ada pekerjaan jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya dalam periode lima tahunan,” terang Yuke.
Karena itu, kata Yuke, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme menjaga kesinambungan program pembangunan lintas kepemimpinan.
Dengan demikian, proyek yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tetap dapat dilaksanakan sampai tuntas.
“Perencanaan ini yang harus dikunci dan dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai ketika kepala daerah berganti, perencanaannya langsung terputus,” jelas Yuke.
Yuke juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang masih tertunda.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan proyek yang telah menggunakan sumber daya dan anggaran pemerintah tidak berhenti tanpa penyelesaian.
“Kita juga meminta Pemprov DKI Jakarta, termasuk dinas-dinas terkait, agar setiap terjadi pergantian pimpinan, tetap memperhatikan perencanaan mana yang harus diselesaikan ataupun yang belum tuntas,” kata Yuke.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama untuk proyek yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Yuke juga mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang memberikan perhatian terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang belum rampung.
“Alhamdulillah, pak gubernur memang sangat detail dan beliau juga mengejar pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Apalagi hal-hal yang memang bisa langsung memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkas Yuke.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menegaskan, sangat penting penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda. Khususnya pembangunan yang bermanfaat langsung terhadap mobilitas masyarakat.
“Sejak saya menjabat sebagai gubernur, saya sudah menyampaikan kepada kepala Dinas Bina Marga, tempat-tempat yang pembangunannya belum selesai dan memberikan manfaat besar bagi perkembangan kota, terutama transportasi, harus kita prioritaskan untuk diselesaikan,” tegas Pramono.
