PravadaNews – Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyoroti rendahnya realisasi program cetak sawah rakyat yang dijalankan pemerintah. Dari target 225.000 hektare pada 2025, lahan yang berhasil ditanami hanya mencapai 13.451 hektare atau sekitar 5,98 persen.
Temuan tersebut disampaikan Khudori dalam materi presentasi pada diskusi Dua Tahun Prabowo-Gibran di Megawati Institute, Jakarta, 19 Oktober 2026. Menurutnya, capaian program cetak sawah rakyat masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Khudori memaparkan, realisasi konstruksi fisik cetak sawah mencapai 104.329 hektare atau 55,68 persen dari target. Namun, lahan yang sudah diolah hanya 54.771 hektare atau 24,34 persen.
Dari lahan yang telah melalui proses pengolahan tersebut, realisasi penanaman baru mencapai 13.451 hektare. Angka itu setara dengan 5,98 persen dari keseluruhan target cetak sawah tahun 2025.
“Capaian target cetak sawah rakyat rendah. Konstruksi cetak sawah hingga sawah diolah 24%. Dari sawah yang diolah, yang ditanami sekitar 5,98%, yang berhasil dipanen lebih kecil lagi,” tulis Khudori dalam materi presentasinya, dikutip Minggu (1/11/2026).
Khudori menilai, rendahnya capaian tersebut tidak terlepas dari persoalan perencanaan dan persiapan program. Pelaksanaan cetak sawah rakyat dinilai kembali mengulang kesalahan program Food Estate yang pernah dijalankan sebelumnya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kurangnya persiapan data dasar sebelum program dilaksanakan. Padahal, informasi mengenai kondisi topografi, hidrologi, karakteristik tanah, hingga keberadaan petani menjadi aspek penting dalam menentukan lokasi pencetakan sawah.
Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga yang dinilai lemah turut menghambat pelaksanaan program. Akibatnya, sebagian besar sawah hasil pencetakan belum dilengkapi infrastruktur pendukung, terutama ketersediaan air dan akses jalan.
Persoalan tersebut membuat lahan yang sudah dibangun belum tentu dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan produksi pertanian. Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari luas konstruksi fisik yang telah diselesaikan.
Khudori juga mengkritik pendekatan pemerintah yang menjadikan mayoritas provinsi sebagai lokasi program cetak sawah rakyat untuk komoditas padi. Menurut Khudori, kebijakan tersebut berisiko mengulang pola penyeragaman pangan tanpa mempertimbangkan keragaman ekosistem di setiap daerah.
Khudori berpandangan, pengembangan produksi pangan seharusnya disesuaikan dengan potensi dan kondisi lokal masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut dinilai lebih penting untuk membangun ketahanan pangan yang mampu menghadapi berbagai perubahan dan risiko.
Persoalan lainnya terlihat dari target program yang terus mengalami perubahan. Dalam materi yang sama, Khudori mencatat target cetak sawah tahun 2026 semula mencapai 230.000 hektare, tetapi mengalami penurunan menjadi 120.000 hektare setelah anggaran mengalami refocusing dari Rp8 triliun menjadi Rp5 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program cetak sawah masih menghadapi tantangan dari sisi perencanaan, anggaran, koordinasi, hingga kesiapan infrastruktur. Tanpa pembenahan menyeluruh, penambahan luas sawah berisiko tidak sejalan dengan peningkatan produksi pangan nasional.
Karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari penentuan lokasi, pembangunan konstruksi, pengolahan lahan, penanaman, hingga keberhasilan panen. Dengan begitu, program cetak sawah tidak hanya menghasilkan lahan baru secara administratif, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi pangan.
