PravadaNews – Kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Degradasi gambut yang terjadi akibat aktivitas ekonomi di masa lalu dianggap membuat kawasan tersebut semakin rentan terbakar, terutama saat musim kemarau.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyinggung salah satu kegiatan yang dinilainya menjadi pemicu degradasi gambut di Kalteng, yakni pembangunan proyek food estate atau lumbung pangan seluas 1 juta hektare pada 1996.
Hanif menyebut, kawasan hidrologis gambut di Kalteng memiliki luas hampir 4,5 juta hektare. Namun, sebagian kawasan tersebut telah mengalami degradasi akibat aktivitas ekonomi sebelumnya, terutama pembangunan proyek lumbung pangan tersebut.
“Ini sudah cukup panas dan tentu berimplikasi pada potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tidak terkecuali Kalimantan Tengah yang memiliki kawasan hidrologis gambut hampir mencapai 4,5 juta hektare yang sebagiannya dalam kondisi yang telah terdegradasi karena adanya upaya kegiatan ekonomi sebelumnya, terutama dipicu dengan upaya pembangunan food estate ataupun lumbung pangan 1 juta hektare di Kalimantan Tengah pada tahun 1996,” ujar Hanif dalam paparannya di Hotel Santika Slipi, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Hanif kemudian mengaitkan pembangunan proyek tersebut dengan kejadian karhutla yang terjadi setahun setelahnya. Hanif menyebut kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalteng pada 1997.
“Kemudian pada tahun 1997 maka terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Hanif.
Lebih lanjut, Hanif pun menjelaskan, kawasan hidrologis gambut di Kalteng memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sejumlah wilayah lain. Kedalaman gambut di provinsi tersebut rata-rata lebih dari 3 meter, sehingga membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga kondisi lahan.
Menurut Hanif, lebih dari separuh kawasan hidrologis gambut di Kalteng memiliki fungsi lindung. Sementara itu, kawasan dengan fungsi budidaya mencakup bagian lainnya.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman konvensional. Hanif menilai, penggunaan water bombing maupun pengerahan tim darat hanya dapat memperlambat laju kebakaran, tetapi belum menyelesaikan persoalan degradasi lahan gambut.
“Penanganannya tidak bisa kita tumpukan pada kegiatan-kegiatan pemadaman dengan cara-cara konvensional,” kata Hanif.
Adapun degradasi gambut yang telah terjadi membutuhkan penanganan melalui penguatan lanskap kawasan. Upaya tersebut diperlukan agar pengelolaan air dan kondisi lahan dapat diperbaiki sehingga risiko kebakaran bisa ditekan.
Maka dari itu, pemerintah meminta keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, untuk membantu penanganan karhutla di Kalteng.
“Tanpa dukungan kita semua, hampir muskil negara mampu melakukan penanganan ini secara mandiri,” ucap Hanif.
Diketahui, dalam penanganan karhutla, oemerintah mengalokasikan bantuan senilai Rp 1,235 triliun. Bantuan tahap kedua tersebut menyasar enam provinsi terdampak serta 35 pemerintah kabupaten dan kota.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan penguatan penanganan karhutla dilakukan atas arahan Presiden agar upaya pemadaman dan mitigasi berjalan lebih masif, terpadu, dan cepat.
“Penanganan karhutla ini harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak melalui pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, hingga rumah oksigen. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan berupa alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.
Selain dukungan peralatan, pemerintah turut membiayai operasional dan mobilisasi personel serta kebutuhan logistik petugas di lapangan.
Sugiono menyebut sekitar 71.000 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla melalui pemadaman darat dan operasi udara menggunakan metode water bombing. Pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca dengan penaburan dry ice dan natrium klorida (NaCl) untuk memicu hujan di wilayah terdampak.
“Bapak Presiden terus memonitor secara langsung penanganan karhutla ini, perkembangan situasinya setiap hari. Dan memutuskan langkah-langkah secara cepat,” ucap Sugiono.
