PravadaNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sedang mempersiapkan transisi pengawasan terhadap Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Transisi itu dilakukan agar kegiatan perdagangan yang sudah berjalan tidak terganggu.
Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappebti terkait proses peralihan tersebut dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK.
Koordinasi itu mencakup tahapan perpindahan kewenangan serta persiapan model pengawasan yang akan diterapkan OJK.
“Dan kita juga sudah melakukan komunikasi dengan Bappebti secara intensif untuk melihat penahapan pengalihannya. Dan tentu kita melakukan pengawasan-pengawasan dengan model yang lebih sophisticated,” tutur Sarjito, dikutip Minggu (8/11/2026).
Selain koordinasi antarlembaga, OJK juga mempersiapkan kebutuhan pengawasan menjelang target operasional BMKS pada awal 2027.
“Selanjutnya, untuk aspek-aspek yang lain, tentu OJK, karena ini akan beroperasi pada awal 2027, sudah mempersiapkan segala macam kebutuhan pengawasan,” ujar Sarjito.
Sebagai dasar peralihan, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti ke OJK.
Aturan yang berlaku sejak 17 September 2026 ini menetapkan pengalihan kewenangan mulai 1 Januari 2027. Ketentuannya juga mencakup perizinan terkait BMKS yang diterbitkan sebelum peralihan.
Melalui aturan tersebut, OJK berupaya menjaga kelangsungan pengawasan, mencegah kekosongan hukum, serta mengurangi kendala operasional bagi pelaku usaha.
Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mengatur tata cara perdagangan, manajemen risiko, perlindungan pengguna jasa, hingga integritas pasar.
Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 ini akan dilengkapi empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK). Aturan teknis tersebut mencakup penyelenggara bursa dan lembaga pendukung, perantara perdagangan, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama, serta perdagangan produk BMKS.
Di sisi lain, Bappebti juga membahas pembagian kewenangan dengan OJK serta rencana transisi agar transaksi di bursa tidak terganggu.
Bappebti mencatat volume transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) mencapai 11,82 juta lot sepanjang Januari–September 2026, dengan jumlah nasabah aktif sebanyak 221 ribu. Data itu mencakup industri PBK secara keseluruhan, bukan transaksi BMKS.
