PravadaNews – Polemik mengenai keabsahan administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Presiden Prabowo Subianto mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Sikap tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyusul pertemuan tertutup antara Prabowo dan Gibran di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut meminta izin untuk menguji keabsahan administrasi pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Presiden Prabowo tentunya menghormati, dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” kata Preasetyo dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, dalam permohonan pembuktian tersebut Gibran turut menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.
Dalam hal ini Prasetyo mengatakan bahwa Kepala Negara tidak menyampaikan keputusannya.
Hal itu ditegaskan Mensesneg menjadi bantahan, terkait berbagai kabar keputusan Presiden Prabowo yang menolak permohonan pengunduran diri Wapres.
Namun Kepala Negara diungkapkan Mensesneg, hanya memberikan berbagai saran dan masukan terhadap Wapres dalam menyikapi dinamika tersebut.
“Kami juga ingin meluruskan, tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan (permohonan pengunduran diri) tersebut. Namun di dalam diskusi (pertemuan), Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran,” kata Prasetyo.














