PravadaNews – Dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di balik anggaran yang disiapkan untuk mendukung penanganan kebutuhan darurat tersebut, penyidik KPK kini mendalami proses pengadaan dan penggunaannya.
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan tiga saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/11/2026), yang seluruhnya hadir memenuhi panggilan penyidik.
“Dalam pemeriksaan ini. Para saksi didalami penyidik seputar pengetahuannya mengenai proses pengadaan dengan anggaran yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (14/11).
Ketiga saksi tersebut yakni Donny Immanuel Haratua Situmeang, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai Analis Kebencanaan di BNPB. Tri Hartatiningsih, ASN; serta Ibnu Asur, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) BNPB.
Diketahui, Pada klaster pertama, KPK menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka.
Bima ditetapkan tersangka terkait konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai bencana.
Pada klaster kedua, KPK menduga ada suap yang diberikan pihak swasta selaku vendor dalam pengadaan menggunakan DSP bencana.
Ada empat orang yang menjadi tersangka dalam kasus klaster kedua ini, yakni Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu, Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Syifa Nrika Ghifarin (SNG) selaku pihak swasta, dan Gery Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta.
