PravadaNews – Di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi pasar global akibat ketegangan Amerika Serikat dan Iran, rupiah justru berhasil menutup perdagangan dengan penguatan.
Mengacu data Bloomberg dikutip Jumat (13/11/2026), rupiah terapresiasi 0,33 persen atau 32 poin ke level Rp18.206 per dolar AS.
Penguatan ini menjadi sorotan di tengah sentimen pasar yang masih diwarnai pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Washington tak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Teheran.
“Trump juga menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk mengalihkan fokus ke dalam negeri alih-alih negosiasi dengan Teheran. Sikap Trump kembali menghambat upaya untuk menghidupkan kembali jalur komunikasi informal,” kata Analis Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengklaim telah memiliki daya tawar finansial yang kuat atas Iran serta kendali atas Selat Hormuz. Namun Iran tetap mempertahankan sikapnya terkait negosiasi nuklir dengan AS.
“Serangkaian serangan masih terjadi terhadap kapal-kapal di Timur Selat Hormuz. Serangan ini semakin mempertegas risiko yang dihadapi oleh pelayaran komersial,” ujar Ibrahim.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, para pengambil kebijakan di bank sentral AS memberi sinyal ‘hawkish’ (moneter ketat).
Presiden Federal Reserve Chicago, Austan Goolsbee menyatakan, bank sentral perlu mengendalikan inflasi sebelum aktivitas ekonomi menjadi terlalu panas.
Presiden Federal Reserve San Francisco, Mary Daly, juga mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga lanjutan mungkin diperlukan.
“Pasar kini telah sepenuhnya mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin pada bulan Desember,” ucap Ibrahim.
Sebagian investor, tambah Ibrahim, bahkan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan sebesar setengah poin.
“Ekspektasi mengenai pengetatan kebijakan lebih lanjut, dalam beberapa kasus, bahkan melampaui bulan Desember,” ucapnya.
Di dalam negeri, pelaku pasar mencermati penggunaan APBN hingga bulan Oktober 2026. Defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto.
Defisit meningkat dibandingkan September yang sebesar 1,24 persen dari PDB. Defisit yang meningkat menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan negara.
“Namun, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ketika itu defisit mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, bagi pasar, defisit yang meningkat menunjukkan tekanan fiskal perlu perhatian, etapi belum tentu mengkhawatirkan. “Investor akan mencermati apakah penerimaan negara mampu mengejar belanja pemerintah hingga akhir tahun,” ujar Ibrahim.
Jika defisit terus melebar, sambungnya, akan menimbulkan kekhawatiran akan kebutuhan utang pemerintah dan beban pembiayaan negara. Di sisi lain, fiskal makin terbebani oleh penambahan kuota BBM bersubsidi.
Pemerintah menambah subsidi solar sebesar 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter untuk menjaga ketersediaan energi . Pemerintah ingin memastikan dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
Saat ini yang harus diperhatian adalah kemampuan pemerintah menjaga pasokan BBM tanpa membuat anggaran negara semakin terbebani.
“Jika subsidi terus meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan lainnya menjadi terbatas,” kata Ibrahim.
