PravadaNews – Pekerja di sektor tertentu akan memiliki batas upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2027.
Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menegaskan gubernur wajib menetapkan upah sektoral itu dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah, Senin (16/11/2026).
Kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 28 Oktober 2026. Aturan ini membedakan kewajiban penetapan upah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Yassierli menjelaskan, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) diserahkan pada kebijakan daerah.
“Pasal 137 ayat (2), gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota sifatnya adalah dapat. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota,” ungkap Yassierli.
Dengan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan upah sektoral di tingkat provinsi, baik di daerah yang sudah menerapkannya maupun yang baru akan memberlakukannya. Namun, upah khusus ini hanya berlaku bagi sektor yang memenuhi kriteria.
Berdasarkan Pasal 142, salah satu kriteria penerima upah sektoral yakni sektor unggulan yang menjadi andalan perekonomian daerah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menyiapkan panduan teknis untuk membantu dewan pengupahan menentukan sektor itu.
Selain sektor unggulan, upah sektoral dapat diterapkan pada pekerjaan dengan keahlian dan risiko kerja yang berbeda, termasuk pekerjaan yang memiliki tuntutan lebih berat.
“Sektor yang kedua adalah sektor yang memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, serta sektor yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialisasi,” jelas Yassierli.
Adapun besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP, begitu pula UMSK yang wajib melampaui UMK apabila ditetapkan. Penentuan sektor dan besaran upah tersebut mengacu pada rekomendasi dewan pengupahan daerah dengan mempertimbangkan masukan pekerja dan pengusaha.
Untuk jadwalnya, Yassierli menyebut UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP paling lambat lima hari setelahnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Sedangkan batas penetapan UMK ialah 25 November 2026 dan UMSK lima hari setelah UMK ditetapkan.
Di Jawa Tengah, persiapan penetapan upah minimum 2027 dilakukan melalui dialog antara Gubernur Ahmad Luthfi dengan perwakilan buruh dan pengusaha di Semarang pada Selasa (3/11).
Pertemuan ini membahas aspirasi kedua pihak terkait pengupahan, termasuk kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Luthfi meminta buruh dan pengusaha menyampaikan kajian sebagai bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan upah minimum.
“Beri kami masukan sebelum kabupaten/ kota membuat keputusan atau rekomendasi terkait upah minimum, kasihkan ke saya, biar nanti saya koordinasikan. Buat kajian biar saya bisa bicara dengan kabupaten/ kota. Jenengan yang tahu karakter buruh di masing-masing daerah,” ujar Luthfi, dikutip dari keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (4/11).
Dalam pertemuan itu, Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) menyerahkan kajian pengupahan yang disusun selama tujuh bulan. Kajian tersebut menggunakan data resmi pemerintah sebagai dasar usulan upah minimum 2027.
Melalui kajian ini, ABJaT mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam menentukan UMP dan UMK. Selain itu, kelompok buruh mengusulkan perluasan penerapan upah sektoral di tingkat kabupaten/kota.














