PravadaNews – Pengaturan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum dan lembaga intelijen menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendorong adanya mekanisme penyadapan yang seragam bagi seluruh institusi agar tidak terjadi perbedaan standar dan prosedur perizinan.
Menurut Ilyas , diperlukan satu payung hukum yang jelas untuk memberikan kepastian terkait tata cara sekaligus batas kewenangan penyadapan.
Politisi dari Fraksi PKB itu mencontohkan perbedaan mekanisme perizinan di sejumlah institusi. KPK, misalnya, memiliki mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas, sedangkan Polri menggunakan mekanisme izin pimpinan. .
Sementara itu, Ilyas mempertanyakan mekanisme perizinan penyadapan yang berlaku di lingkungan intelijen.
“KPK misalnya (untuk penyadapan) izin dengan Dewas, Polri izin pimpinan, intelijen belum tahu, Pak, izinnya ke mana ini intelijen. Ini yang selama ini (berbeda-beda mekanisme pendanannya),” ujar Ilyas di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ilyas menilai, perbedaan mekanisme itu menunjukkan pentingnya pengaturan penyadapan secara menyeluruh melalui satu regulasi.
Terlebih, Ilyas mengingatkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah mengamanatkan kewenangan penyadapan dalam proses penyidikan, tetapi tata cara pelaksanaannya belum diatur secara terperinci dalam undang-undang.
“Padahal di dalam undang-undang KUHAP kita yang baru sudah jelas, mengamanahkan penyidikan diberi kewenangan untuk menyadap, tetapi caranya belum diatur di dalam undang-undang,” jelas Ilyas
Selain menyeragamkan mekanisme, Hasbiallah mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan harus tetap memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat.
Ilyas menyoroti adanya informasi kehidupan pribadi seseorang, seperti perselingkuhan, yang justru disampaikan kepada publik meskipun tidak berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Menurut Ilyas, informasi pribadi yang diperoleh melalui penyadapan tidak seharusnya diumbar apabila tidak memiliki relevansi dengan proses penegakan hukum.
Sebab, penyadapan berpotensi merekam komunikasi masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana.
Ilyas juga mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik di luar penegakan hukum.
Ilyas menilai, RUU tentang Penyadapan harus mampu menjadi landasan hukum yang tidak hanya memperjelas kewenangan setiap institusi, tetapi juga mencegah penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan tertentu.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Ilyas berharap tercipta satu payung hukum yang memberikan keseragaman standar penyadapan bagi seluruh institusi, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.














