PravadaNews — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan masyarakat dapat mengakses informasi latar belakang pendidikan anggota DPR melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Karena itu, Doli menilai permintaan agar ijazah seluruh legislator dibuka ke publik tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan.
Doli mengatakan data persyaratan pencalonan anggota DPR telah tersedia melalui KPU. Masyarakat yang ingin mengetahui riwayat pendidikan para legislator dapat mencari informasi tersebut melalui saluran resmi penyelenggara pemilu.
“Kalau mau cari data latar belakang tentang para anggota DPR, itu kan semua datanya ada di KPU,” kata Doli dikutip Kamis (19/11/2026).
Pernyataan Doli muncul di tengah ramainya pembahasan mengenai transparansi ijazah anggota DPR di media sosial. Isu tersebut mencuat setelah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang kemudian berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Selain perbincangan di media sosial, muncul pula petisi yang meminta riwayat pendidikan anggota DPR dibuka kepada masyarakat. Petisi tersebut mendorong transparansi latar belakang pendidikan legislator, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Menanggapi perkembangan tersebut, Doli meminta masyarakat tidak terus memperpanjang pembahasan mengenai ijazah anggota DPR. Menurut Doli, informasi mengenai persyaratan pencalonan sudah tersedia sehingga masyarakat dapat memeriksanya melalui KPU.
“Sekarang tinggal motifnya apa dulu ini, ya. Saya kira urusan ijazah-ijazah ini sebetulnya nggak usah kita perpanjang ya, apa namanya, apalagi kemudian nanti bisa menimbulkan, apa namanya ya, ya mengeluarkan energi baru lagilah,” sebutnya.
Doli juga memastikan proses pencalonan anggota DPR telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Doli menyebut tahapan pencalegan dilaksanakan berdasarkan prosedur dalam peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh penyelenggara pemilu.
“Saya kira kemarin itu kan dalam proses pencalonan dan pencalegan semuanya sesuai dengan prosedur ya, yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita dan juga dijalankan dengan baik oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU,” tambahnya.
Terkait latar belakang pendidikan sebagian anggota DPR yang disebut memiliki ijazah SMA, Doli menilai keterpilihan seorang legislator merupakan hasil keputusan masyarakat melalui pemilu.
Doli menegaskan sebanyak 580 anggota DPR terpilih melalui proses pemilihan umum dengan daerah pemilihan dan konstituen masing-masing. Menurut Doli, masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menentukan wakil yang akan dipilih.
“Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya, melalui pemilu. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya. Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan,” kata Doli.
Doli juga memastikan anggota DPR yang terpilih telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemilu. Doli mengaitkan hal tersebut dengan proses verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menanggapi permintaan pembukaan ijazah anggota DPR. Dasco menyatakan dokumen persyaratan pencalonan legislator pada dasarnya dapat diakses melalui KPU.
“Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).














