PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya mengakhiri sengketa hasil pemilu, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan terhadap integritas penyelenggara pemilu.
Sejumlah aduan dugaan pelanggaran etik kini bergulir ke tahap penanganan perkara, menandai pentingnya menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melimpahkan empat aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca-Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk diproses menjadi perkara.
Dari lima aduan yang masuk, empat di antaranya dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi materiel.
Ketua DKPP, Heddy Lugito menyampaikan, dua aduan pertama dinyatakan MS pada rapat verifikasi materiel 4 November 2026, yakni aduan dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna (Yayasan Dewi Keadilan) serta aduan dari Muhammad Afghan Ababil.
Keduanya dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 dengan nomor registrasi Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.
Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan MS dalam rapat verifikasi materiel 10 November 2026, yaitu aduan Paman Nurlette dan Novi Manaban (Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026) serta aduan Denny Indrayana, dkk (Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026).
“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” ujar Heddy di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Heddy menjelaskan, keempat perkara tersebut akan diperiksa sekaligus dalam satu sidang karena memiliki kesamaan teradu serta pokok aduan yang saling beririsan.
Rangkaian persidangan akan dibagi ke dalam empat agenda utama, yakni mendengarkan pokok aduan pengadu dan jawaban teradu, keterangan pihak terkait, keterangan saksi serta pemeriksaan alat bukti, hingga pendalaman keterangan para pihak.
Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda.
“Yaitu 23 November, 24 November, 25 November dan 1 Desember 2026,” kata Heddy.
Di sisi lain, satu aduan lainnya yang diajukan oleh Ibnu Jandi dipastikan gugur.
Aduan tersebut sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi yang telah dilakukan dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026.
Pemberitahuan tertulis telah dikirimkan Sekretariat DKPP kepada pengadu pada 9 November 2026 dan status gugur ditetapkan melalui Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.














