PravadaNews – Pembayaran klaim layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan kembali mendapat dukungan anggaran setelah sisa bantuan Rp10 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dijadwalkan cair pada awal Desember 2026.
Dana tersebut menjadi tahap kedua dari tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun yang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, setelah Rp10 triliun pertama disalurkan pada Oktober lalu.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan sisa bantuan itu akan dicairkan sebelum pergantian tahun untuk membantu BPJS Kesehatan memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
“Nah, Rp10 triliun lagi akan kita realisasikan bulan November atau awal Desember ini, pasti sebelum akhir tahun, untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan,” kata Suahasil usai CNBC Indonesia Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).
Bantuan tambahan ini diperlukan untuk memperkuat Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang digunakan membiayai pelayanan kesehatan peserta JKN, termasuk pembayaran klaim rumah sakit.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp47 triliun untuk membayar iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2026, sehingga total dukungan APBN yang dijelaskan Suahasil meningkat menjadi Rp67 triliun.
“Jadi, kalau seingat saya untuk PBI itu totalnya adalah Rp47 triliun, dengan ditambahkan 20 triliun berarti menjadi Rp67 triliun dari APBN tahun 2026,” jelas Suahasil.
Adapun penyaluran bantuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
Pasal 7 aturan itu mewajibkan Kementerian Keuangan mengevaluasi penggunaan dana tahap pertama bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan sebelum pencairan berikutnya. Hasil evaluasi ini kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai salah satu dokumen pengajuan pembayaran tahap kedua.
Sedangkan BPJS Kesehatan mencatat bantuan tahap pertama yang diterima pada Rabu (14/10) telah terserap seluruhnya per Rabu (28/10) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengungkapkan dana tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
“Dana bantuan sebesar Rp10 triliun ini kami manfaatkan seluruhnya untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada Faskes. Dukungan pemerintah ini membantu memperkuat pembiayaan Program JKN, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta,” ujar Rizzky dalam catatannya, Kamis (5/11).
Meski bantuan tahap pertama telah habis digunakan, Rizzky memastikan pembayaran klaim tetap berjalan melalui pengelolaan DJS Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang tersedia sesuai ketentuan.














