calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. (Foto: AI)

Beranda / Nasional / Tim Verifikasi Cawapres Bentuk 3 Pokja

Tim Verifikasi Cawapres Bentuk 3 Pokja

PravadaNews – Proses verifikasi calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki tahap pemeriksaan yang lebih terstruktur.

Di balik penentuan kelayakan kandidat, tim verifikasi membagi tugas ke sejumlah kelompok kerja untuk menelusuri persyaratan, mencocokkan dokumen, hingga memastikan data calon memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan dengan membentuk tiga kelompok kerja (pokja) yang masing-masing memiliki fokus pemeriksaan berbeda, termasuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah instansi terkait guna memastikan proses verifikasi berjalan menyeluruh.

“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi, dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga, masing-masing itemnya detail lah gitu ya, dan kemudian orang-orangnya,” kata anggota Tim Verifikasi Fraksi Partai Demokrat Hinca dikutip Sabtu (21/11/2026).

Dalam pembagian tersebut, Hinca mendapat tugas di pokja kedua yang menangani pengecekan ke sejumlah instansi.

Hinca menyebut pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai beberapa tujuan pemeriksaan.

“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” ujar Hinca.

Tim verifikasi akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah instansi terkait.

Hinca menyebut tim telah menyiapkan daftar periksa sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi.

“Nanti kita akan ke lapangan, ada ceklisnya, ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” kata Hinca.

Hinca menambahkan, tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan.

Sementara itu, anggota Tim Verifikasi Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, pemeriksaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan kandidat, mulai dari batas usia hingga dokumen pendidikan, turut menjadi objek verifikasi.

“Ya, prinsipnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang MD3, Undang-Undang tentang Keputusan KPU. Termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi, termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” ujar Hidayat.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *