PravadaNews – Perkembangan pasar di Indonesia mengubah cara masyarakat berbelanja, dari saling menukar barang pada masa lalu hingga memesan kebutuhan melalui ponsel saat ini.
Perubahan tersebut berlangsung selama berabad-abad, seiring munculnya alat pembayaran, pembangunan pusat perdagangan, hingga penggunaan teknologi dalam kegiatan jual beli.
Pada masa awal perdagangan, masyarakat menggunakan sistem barter atau pertukaran barang tanpa uang. Museum Bank Indonesia (BI) mencatat penduduk di sejumlah wilayah Nusantara kemudian menggunakan benda tertentu sebagai alat pembayaran, seperti kulit kerang di Papua dan manik-manik di Bengkulu serta Pekalongan.
Memasuki masa kerajaan, penggunaan alat pembayaran semakin berkembang. Pada abad ke-9, Kerajaan Buton telah mengenal uang Kampua yang terbuat dari kain tenun sebagai alat pembayaran.
Sementara itu, diketahui 16 prasasti Bali dari tahun 882 hingga 1023 menunjukkan adanya kegiatan pasar yang memperjualbelikan hasil pertanian, perkebunan, kerajinan, dan ternak.
Adapun Kajian berjudul Pasar pada Masa Bali Kuno Abad IX–XI Masehi pada 2010 juga mencatat adanya jadwal perdagangan yang disebut triwara atau tiga hari pasaran.
Pada awal abad ke-12, alat pembayaran berbahan logam semakin dikenal, termasuk uang emas dan perak Krisnala dari Kerajaan Jenggala yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.
Perdagangan kemudian berkembang pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) pun mencatat Pasar Bubat di sekitar Trowulan, Jawa Timur, menjadi salah satu pusat perdagangan rempah yang didatangkan dari Maluku dan Banda.
Memasuki abad ke-15, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh mengedarkan mata uang sendiri. Uang ink beredar bersama mata uang asing yang digunakan para pedagang dari berbagai wilayah.
Selanjutnya, perdagangan Nusantara turut dipengaruhi kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie(VOC), yang berdiri pada 1602. VOC mengedarkan uang tembaga Duit pada 1727 dan memperkenalkan surat berharga sebagai alat pembayaran pada 1748.
Pada masa pemerintahan kolonial, pusat perdagangan mulai berkembang di kawasan perkotaan. Salah satunya Pasar Baru di Batavia, sekarang Jakarta, yang berdiri pada 1820 dan dikenal sebagai kawasan perbelanjaan pada abad ke-19.
Perkembangan bangunan pasar berlanjut hingga awal abad ke-20, seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta yang mulai dibangun dengan 11 los permanen pada 1923–1925 setelah sebelumnya menggunakan bangunan sederhana berlantai tanah.
Setelah Indonesia merdeka, sistem pembayaran memasuki babak baru melalui penerbitan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran resmi Republik Indonesia.
Perubahan tempat berbelanja kemudian terlihat melalui kehadiran Sarinah di Jakarta pada 15 Agustus 1966. Pusat perbelanjaan tersebut dibangun untuk memasarkan berbagai produk dalam negeri, termasuk hasil pertanian dan industri rakyat.
Memasuki akhir 1980-an, masyarakat mulai mengenal jaringan minimarket modern melalui pembukaan gerai pertama Indomaret pada 1988. Perkembangan berlanjut ketika PT Sumber Alfaria Trijaya memasuki bisnis minimarket pada 1999 dan mulai menggunakan merek Alfamart pada 2002.
Meluasnya pasar modern kemudian diikuti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Memasuki dekade berikutnya, perkembangan perdagangan daring kembali menambah pilihan masyarakat dalam membeli kebutuhan.
Perubahan cara bertransaksi semakin terlihat ketika BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019, yang mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Pada Oktober 2020, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memperkenalkan program digitalisasi pasar tradisional di Pasar Bersehati, Manado, agar pedagang dapat menjual barang secara daring.
Seiring berkembangnya perdagangan digital, perlindungan pembeli turut menjadi perhatian Kemendag.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang menekankan, pentingnya ketelitian masyarakat dalam bertransaksi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan informasi produk, membandingkan harga, serta memastikan kredibilitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi,” ujar Moga dalam keterangannya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (18/10/2026).
Memasuki 2026, pemerintah memperbarui aturan perdagangan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 yang mencabut Perpres Nomor 112 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Selain itu, Kemendag mencatat 124 pasar telah memperoleh sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat hingga Juni 2026.














