PravadaNews – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan tidak terdapat impor beras penugasan sepanjang 2026, meski data impor beras masih tercatat dalam neraca pangan nasional hingga periode berjalan.
Catatan impor beras yang masuk pada 2026 berasal dari realisasi perizinan sebelumnya dan kebutuhan khusus, bukan berasal dari kebijakan pemerintah untuk menambah cadangan beras melalui impor penugasan.
Berdasarkan paparan Bapanas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (21/9/2026), realisasi impor beras periode Januari-Agustus 2026 tercatat sebesar 33.301 ton.
Dari jumlah ini, sebanyak 27.251 ton merupakan beras industri yang berasal dari perpanjangan izin impor tahun 2025 dan terealisasi pada 2026, sedangkan 6.050 ton lainnya merupakan beras khusus untuk kebutuhan tertentu.
Selain itu, Bapanas mencatat masih terdapat rencana impor beras periode September-Desember 2026 sebesar 7.844 ton dalam neraca pangan nasional. Namun, angka tersebut tidak termasuk kebijakan impor beras penugasan pemerintah tahun 2026.
“Yang perlu kami tegaskan, pada tahun 2026 ini tidak ada impor beras penugasan, meskipun masih ada data impor di tampilan atas. Realisasi impor yang tercatat adalah beras industri sisa perizinan tahun 2025 dan beras khusus,” ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan.
Menurut Hermawan, pemerintah saat ini tidak menjadikan penambahan pasokan melalui impor sebagai langkah utama karena ketersediaan beras nasional masih mencukupi hingga akhir tahun.
“Artinya, tantangan utama kita saat ini bukan semata-mata ketersediaan nasional karena semuanya tercukupi sampai akhir tahun, melainkan kita harus menjaga distribusi dan keseimbangan antarwilayah,” jelas Hermawan.
Berdasarkan pembaruan Neraca Pangan Nasional per Kamis (3/9), total ketersediaan beras nasional mencapai 47,26 juta ton dengan kebutuhan tahunan sebesar 31,21 juta ton.
Dengan memperhitungkan produksi, stok awal, serta kebutuhan masyarakat, Bapanas memproyeksikan stok akhir beras pada Desember 2026 mencapai sekitar 16,05 juta ton.
Meski pasokan nasional berada dalam kondisi cukup, Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai tantangan pangan tetap berada pada distribusi dan akses masyarakat terhadap beras di berbagai saluran perdagangan.
Khudori menyebut, ketersediaan stok perlu diikuti dengan kemampuan distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras sesuai kebutuhan.
“Masalahnya, kalau stok beras tinggi tetapi distribusi tidak berjalan baik, masyarakat tetap akan menghadapi kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ucap Khudori dalam keterangan yang diterima, Minggu (20/9).
